Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Lagi Digodok Pak Jokowi
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Pemerintah saat ini tengah menggodok terkait kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Bendahara negara ini mengatakan, kenaikan gaji para ASN/PNS itu sedang dalam pembahasan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kenaikan (gaji) PNS Insya Allah sedang digodok Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Sementara itu, terkait skema penggajian PNS yang diusulkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas masih akan dibahas dibahas oleh Pemerintah. “Skema nanti didiskusikan, kita di Kementerian Keuangan melihat amplop besarnya,” ujarnya.
Sebelumnya Anas mengatakan, pihaknya bersama Sri Mulyani tengah mengatur ulang terkait pemberian tunjangan kinerja (tukin) PNS.
"Kita usulkan ada gaji (PNS) yang agak dinaikkan ini sedang dibahas bersama Menkeu," kata Anas dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan.
Menurut Anas, pengaturan ulang pemberian tukin itu perlu dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja PNS. Sebab, dengan adanya pemukulan rata tukin tidak diimbangi dengan kinerja dari masing-masing PNS.
"Kita hitung bahwa ke depan mereka yang berkinerja lebih baik dapat tunjangan kinerja lebih bagus tentunya. Tapi mereka yang tidak berkinerja tentu tunjangannya tidak sama," jelasnya.
"Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja," tambahnya.
Anas menambahkan saat ini pemerintah sedang melakukan perumusan kembali tukin para ASN. Nantinya, aturan tentang tukin ini akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah.
“Ini rumusnya kita rumuskan terus, kita duduk siang malam soal ini, tentang tunjangan dan kenaikan,” tuturnya. .
LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan
LPI merilis hasil survei Kabinet Merah Putih (KMP) menjelang tutup tahun 2024. Menkopolkam Budi Gunawan berada di urutan pertama dan Menkeu Sri Mulyani urutan keempat.
