Subsidi Kendaraan Listrik di Kritik saat Rapat Paripurna, Sri Mulyani Jawab Begini
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Bisnis – Sejumlah Anggota DPR RI mengkritik Pemerintah terkait bantuan subsidi pada pembelian kendaraan listrik. Mereka menilai, subsidi tersebut hanya berpihak kepada masyarakat kaya dan para pengusaha.
Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tersebut sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi. Bahkan, katanya, penggunaan KBLBB juga dilakukan di beberapa negara maju hingga negara ASEAN.
"Dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja. Serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Selasa, 30 Mei 2023.
Kendaraan bus kota listrik terbaru
- VIVA Otomotif/Muhammad Thoifur
Bendahara negara ini menuturkan, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB di beberapa negara di antaranya AS, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
"Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100 persen mobil listrik di tahun 2035-2040," jelasnya.
Sri Mulyani melanjutkan, Pemerintah juga telah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand. Hal itu dilakukan untuk menstimulasi investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas.
Sebelumnya, Anggota DPR RI fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menilai, pemerintah seharusnya memberikan subsidi transportasi umum kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan harus memberikan bantuan subsidi mobil listrik.
"Subsidi mobil listrik lebih baik diarahkan untuk Pemerintah memberikan subsidi kepada transportasi umum yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat kelas bawah. Atau juga subsidi bidang pertanian yaitu pupuk yang selalu semakin menurun," kata Eko, Selasa, 23 Mei 2023.
Senanda dengan Eko, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro dari Fraksi NasDem mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk melakukan belanja yang berkualitas. Menurutnya, Pemerintah lebih baik membangun pemerataan ekonomi hingga menanggulangi kemiskinan.
"Diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. Dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik," kata Fauzi di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ilustrasi gambar tempat pengisian kendaraan listrik
- PT PLN
Pun, Anggota komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menuturkan, partai Demokrat meminta Pemerintah agar mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal.
"Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi, justru kontraproduktif karena seolah-olah subsidi ini di berikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu. Bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah," ujarnya.
