Minta Pemerintah Sikat Habis TPPO, Andi Gani: Tidak Pernah Selesai Kalau Tidak Ada Tindakan Tegas
- Istimewa
VIVA Bisnis – Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Pemerintah untuk segera bertindak tegas dan cepat menangani persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jika tidak ada tindakan tegas, lanjut dia, maka praktik ini tidak akan pernah selesai
"Persoalan ini tidak akan pernah selesai kalau tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku TPPO," tegasnya di Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023.
Tindak Pidana Perdagangan Orang Jaringan Internasional
- VIVA/M Ali Wafa
Andi Gani mengaku juga sudah menyampaikan langsung masalah ini ke Presiden Jokowi dan terlihat Presiden punya perhatian khusus. "Informasi yang akurat sudah di diberikan beberapa aktivis anti TPPO kepada Pemerintah dan sekarang tinggal aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya," katanya.
"Kita semua tidak menginginkan ada korban korban baru TPPO. Ini masalah harga diri bangsa kita," sambung Andi Gani.Â
Ia memastikan juga sudah melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota ATUC yang dipimpinnya. Untuk diketahui, kasus TPPO kembali menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara non prosedural. Kali ini korbannya harus kehilangan nyawa di tempatnya bekerja yaitu, Jacob Martins. Jacob merupakan PMI yang bekerja secara non prosedural di perkebunan kelapa sawit di Serawak, Malaysia.
Dalam keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia disebutkan bahwa almarhum Jacob Martins adalah warga Dusun Obenani, Desa Umaren, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal diakibatkan oleh coronary artery disease dan meninggal di Klinik Kesihatan Long Lama , Serawak.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan dalam laporan terbarunya menyatakan NTT darurat TPPO. Di 2022, ada pemulangan 120 jenazah PMI asal NTT. Sementara, hingga 25 Mei 2023, sudah ada 56 jenazah PMI asal NTT yang dipulangkan.
Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.
