Di Rapat Paripurna, Demokrat dan PKS Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota
- VIVA/ Anwar Sadat.
VIVA Bisnis – Sejumlah anggota DPR RI meminta Pemerintah di kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan. Menurut mereka, Pemerintah lebih baik melakukan stabilitas kebutuhan pokok dan energi hingga meningkatkan infrastruktur pertanian.
Hal itu disampaikan anggota, dalam Rapat Paripurna DPR pada Penyampaian Tanggapan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Rapat itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Anggota komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menekankan, Pemerintah untuk saat ini sebaiknya menunda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.
"Fraksi Demokrat minta Pemerintah mendorong belanja negara yang memiliki multiplier effect. Sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," ujar Rizki Selasa, 23 Mei 2023.
Ilustrasi ibu kota baru
- Kementerian PUPR
Rizki menuturkan, Pemerintah dalam hal ini seharusnya memfokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
"Sebaiknya dapat difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi, untuk masyarakat kecil di perkampungan dan di desa-desa," kata dia.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin menilai Pemerintah lebih baik memfokuskan belanja untuk memulihkan daya beli masyarakat. Sehingga, dengan itu diminta pemindahan IKN dapat ditunda.
"Fraksi PKS memandang bahwa Pemerintah lebih baik menunda pemindahan ibu kota negara atau IKN. Sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya," jelasnya.
Seperti diketahui, ibu kota RI pada 2024 direncanakan akan pindah ke IKN Nusantara. Nantinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah akan menempati IKN.
Pembangunan infrastruktur juga sudah dilakukan Pemerintah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2024. Dijelaskan dalam rencana induk Bappenas tahap pemindahan dibagi dalam lima klaster.
“Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati.
Hayu mengatakan, klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden RI, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian ‘Triumvirat’ yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.
Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja Presiden dan Wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
Lalu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Badan Perdagangan dan Pembangunan AS Bangun Pusat Komando di IKN Nusantara, Ini Tujuannya
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan, Amerika Serikat resmi membangun pusat komando dan pusat kontrol (integrated command and control center ICCC) di IKN.
