Pemerintah Sudah Bayar Rp 33,8 Triliun untuk Kompensasi BBM dan Listrik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

VIVA Bisnis – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah membayarkan subsidi energi dan non energi sebesar Rp 62 triliun per April 2023. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Respons Wamen ESDM soal Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran

Bendahara Negara mengatakan, untuk realisasi subsidi tersebut di antaranya subsidi energi Rp 42,2 triliun dan subsidi non energi Rp 19,9 triliun.

"Subsidi yang kita bayarkan sebanyak Rp 62 triliun baik itu untuk BBM, yaitu 4,39 juta Kl (kiloliter), LPG 3 kg 2 juta metrik ton, listrik bersubsidi untuk 39,2 juta pelanggan, dan subsidi untuk uang muka perumahan 50,3 ribu rumah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Senin, 22 Mei 2023.

Rencana Sri Mulyani Kejar Potensi Pajak Underground Economy

Ilustrasi harga BBM.

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin

Sementara, untuk pembayaran kompensasi listrik dan BBM, jelas Sri Mulyani, Kemenkeu telah membayarkan total sebesar Rp 33,8 triliun.

Sri Mulyani Ungkap PPN Naik Jadi 12 Persen Sesuai UU Mulai 1 Januari 2025

"Ini adalah pembayaran sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu Rp 24,5 triliun untuk Pertamina, Rp 0,3 triliun untuk PT AKR, dan Rp 9 triliun untuk kompensasi PLN," jelasnya.

Sementara itu, Kemenkeu juga telah membayarkan Rp 58,1 triliun kepada para pensiunan hingga April 2023.

"Sampai dengan April kita telah membayarkan Rp 58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1 persen. Dari sisi Taspen Rp 50,8 triliun, dan Asabri Rp 7,3 triliun ini kenaikan 5,2 persen," ucapnya.

Ketua Umum APRINDO 2024-2028, Solihin

PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang

Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2024