Bertemu Presiden Komisi Uni Eropa, Jokowi Dorong Negosiasi Indonesia-EU CEPA Segera Rampung

Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Komisi Uni Eropa (UE), Ursula von der Leyen, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden.

VIVA Bisnis – Presiden Jokowi mendorong agar negosiasi terkait Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA), dapat segera diselesaikan.

Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng

Hal itu ditindaklanjuti Jokowi dengan menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Komisi Uni Eropa (UE), Ursula von der Leyen, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu, 21 Mei 2023. 

"Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan," kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu, 21 Mei 2023.

Pengamat Politik: Kekalahan PDIP di Pilkada Jateng Pengaruh Prabowo dan Jokowi

Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Komisi Uni Eropa (UE), Ursula von der Leyen, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Photo :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden.

Kedua pemimpin juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA, agar bisa segera diselesaikan. Sedangkan terkait regulasi deforestasi UE, Presiden mengatakan bahwa sejak awal pembahasan Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut.

Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat

Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia. 

"Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020, harus betul-betul terbuka dan obyektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus alami penurunan," ujarnya. 

Terakhir, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels, untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan.

RI-Malaysia juga akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE, dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya