Inflasi Pangan di Bali, NTB, dan NTT Perlu Diwaspadai di 2023, Ini Penyebabnya
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA Bisnis – Badan Pangan Nasional atau Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) menyampaikan, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), harus mewaspadai dinamika inflasi pangan di wilayahnya masing-masing pada tahun 2023 ini.
Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 4,45 persen, diikuti NTB 4,41 persen, dan NTT 5,12 persen pada periode April 2023 dibandingkan April 2022.
Inflasi Sepanjang 2017 Tetap Stabil
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Artinya, kondisi di Bali juga harus tetap pada posisi waspada di tahun 2023 ini, karena (inflasinya) masih berada di atas rata-rata nasional," kata Nyoto dalam telekonferensi di acara 'GNPIP Balinusra', Rabu, 17 Mei 2023.inflasinya masih berada di atas rata-rata nasional," kata Nyoto dalam telekonfrensi di acara ' GNPIP Balinusra ', Rabu, 17 Mei 2023.
Dia menegaskan, salah satu kelompok pengeluaran yang memberikan andil terhadap inflasi di Bali adalah harga pangan. Hal itu disebabkan adanya kondisi keseimbangan pasokan, dan permintaan distribusi yang kurang seimbang.
Artinya, lanjut Nyoto, tim pengendalian inflasi di Provinsi Bali, NTB, dan NTT, sangat perlu melakukan penguatan-penguatan di dalam koridor yang lebih luas. Terutama hal bagaimana membangun sinergi, yang tidak hanya antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di internal Provinsi Bali melainkan juga dengan TPID antarwilayah.
“Ini menjadi hal penting, karena pasokan-pasokan di wilayah Provinsi Bali sangat tergantung dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Nyoto.Nyoto .
Karenanya, Bapanas pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemangku kepentingan pangan, untuk saling bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi. Khususnya untuk pasokan dan harga pangan, yang nantinya akan berdampak signifikan di dalam upaya penurunan inflasi tersebut.
Dalam rapat koordinasi dua minggu lalu, Nyoto menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri juga telah meminta kepada Bapanas untuk memantau perkembangan harga pangan. Khususnya pembinaan secara harian, yang dilakukan melalui panel harga pangan kelolaan Bapanas yang harus terus menerus dimonitor.
“Sehingga apa-apa yang timbul dari harga-harga yang meningkat harus selalu dan selalu diwaspadai, untuk segera diantisipasi oleh TPID di seluruh wilayah Indonesia. Kita tidak boleh lemah dan tidak boleh melupakan bahwa situasi dan kondisi ini tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.
Bule Rusia Dideportasi, Overstay hingga Tak Bayar Tagihan RS Rp 33 Juta di Bali
DP (41), warga negara Rusia yang tidak membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 33 juta dan overstay 14 bulan.
