Jokowi Sebut Pemerintah Sering Kedodoran Akibat Data Pertanian Tak Akurat
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, sensus pertanian dilakukan per lima tahun sekali. Sebab menurutnya, dari sensus yang dilakukan per 10 tahun sekali tidak akan mendapatkan data yang akurat untuk memutuskan suatu kebijakan.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Di mana sensus pertanian itu akan kembali dilaksanakan pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
"Sensus Pertanian 2023 ini sudah pelaksanaan 10 tahun terakhir. Menurut saya kelamaan sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusan masih pakai data 10 tahun yang lalu, mestinya setiap lima tahun lah," kata Jokowi dalam telekonferensi Senin, 15 Mei 2023.
(FOTO ILUSTRASI) Presiden Jokowi tanam padi bersama petani di Jawa Timur.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi mengatakan, biaya untuk melaksanakan sensus per lima tahun sekali juga tidaklah besar. Menurut presiden, untuk melaksanakan sensus pertanian hanya membutuhkan anggaran senilai Rp3 triliun
"Biayanya nggak banyak mungkin Rp3 triliun. Tapi penting bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau data nggak akurat, paling update, terkini," jelasnya.
Jokowi melanjutkan, sensus pertanian ini penting untuk dilakukan sebab Pemerintah seringkali kedodoran karena ketidakakuratan data di sektor pertanian. "Sering kita kedodoran di sini lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa. Sering data itu tidak siap dan akurat," jelasnya.
Ilustrasi lahan pertanian.
Maka dengan itu, Jokowi menekankan sensus pertanian penting untuk dilaksanakan karena sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi katakan lah 13 juta ton itu kan dari data memutuskan. Tapi di lapangan banyak petani teriak, Pak pupuk nggak ada. Mungkin supply kurang, mungkin distribusi nggak betul tapi kalau data akurat gampang sekali," ujarnya.
