Bank Dunia Dorong Pemerintah Naikkan Pajak Alkohol hingga Tembakau, Ini Respons Sri Mulyani
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Bank Dunia atau World Bank mendorong Pemerintah RI untuk menghapus pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu tertuang dalam laporannya yang berjudul Pathways Towards Economix Security, Indonesia Poverty Assessment.
Dalam laporannya tersebut, Bank Dunia merekomendasikan Pemerintah untuk melakukan penghapusan pembebasan PPN dan menaikkan pajak atas alkohol, tembakau, gula, dan karbon, yang mana hal itu dapat menghasilkan tambahan penerimaan pemerintah.
"Cara praktis untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa," demikian pernyataan Bank Dunia, Selasa, 9 Mei 2023.
Ilustrasi Bank Dunia.
- ANTARA/HO-Bank Dunia/am
Bank Dunia menjelaskan, sepertiga dari potensi penerimaan PPN (0,7 persen dari PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PPN saat ini. Hal itu jelasnya, cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada tahun 2019.
Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui atas usulan Bank Dunia mengenai menghapus pembebasan PPN. Namun, tidak semuanya bisa dihapus pembebasannya, seperti pendidikan.
"Jadi pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh karena itu harus dikecualikan PPN-nya. Pendidikan ada sekolah papan atas dan rendah oleh karena itu perlakuan ini harus dibedakan," ujar Sri Mulyadi di kawasan SCBD, Jakarta.
Bendahara Negara juga mengatakan, usulan itu juga harus dipertimbangkan. Sebab, wacana ini juga harus mendapat dukungan politik.
"Saya setuju dengan rekomendasi bank dunia tapi kita harus mempertimbangkan. Anda bisa memiliki rancangan ekonomi terbaik tapi kalau tidak didukung politik hanya menjadi laporan saja," jelas dia.
