Curhat Sri Mulyani Lagi Sibuk Hitung Anggaran Perbaikan Jalan di Lampung

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, saat ini dirinya tengah sibuk menghitung anggaran perbaikan jalan di provinsi Lampung. Hal itu seiring dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di provinsi tersebut. 

"Pak Jokowi sudah mengunjungi Lampung dan mengatakan bila ada jalan rusak bisa dilaporkan. Dan kami sekarang sibuk menghitung anggarannya," kata Sri Mulyani dalam acara World Bank di SCBD, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. 

Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah Pusat akan mengambil alih perbaikan jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Menurut dia, anggaran untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung itu akan dikucurkan sebesar Rp 800 miliar.



Sri Mulyani Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

"Ya tahun ini, Pemerintah Pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan dana kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk Jalan Ruas Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi.

Kepala negara ini mengatakan, untuk pembangunan dan pengerjaan perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023. Sebab, kata dia, akan dilakukan proses tender dan lelang tender terlebih dahulu.

"Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya pada Bulan Juni 2023 karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat jalan rusak tadi, saya sudah perintahkan Menteri PU untuk lelang," jelas Jokowi.



Mobil jenis SUV yang ditumpangi Jokowi saat cek jalan rusak di Lampung

Photo :

• Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Menurut Jokowi, masyarakat harus mengetahui bahwa perbaikan jalan itu ada tanggung jawab Pemerintah setiap daerah untuk memperbaiki. Perbaikan jalan nasional itu dilakukan Pemerintah Pusat, jalan provinsi itu diperbaiki Gubernur dan jalan kabupaten/kota itu diperbaiki Bupati/Wali Kota.

"Nanti juga ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati di Lampung. Jangan semuanya dari Pemerintah Pusat," ucap Jokowi.

Halaman Selanjutnya

Menurut Jokowi, masyarakat harus mengetahui bahwa perbaikan jalan itu ada tanggung jawab Pemerintah setiap daerah untuk memperbaiki. Perbaikan jalan nasional itu dilakukan Pemerintah Pusat, jalan provinsi itu diperbaiki Gubernur dan jalan kabupaten/kota itu diperbaiki Bupati/Wali Kota.