Sri Mulyani: RI Kantongi Hibah Rp 9,51 Triliun dari AS
- Kemenkeu
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia mendapatkan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat senilai US$649 juta atau Rp 9,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.660 per dolar AS). Hal itu ditandai dengan penandatanganan Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC) yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen.
"Saya menghadiri penandatanganan Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC), sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia senilai US$649 juta," kata Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati Jumat, 14 April 2023.
Bendahara negara ini mengatakan, dengan itu maka hibah tersebut menjadi yang kedua kalinya didapatkan oleh Indonesia. Sebab, sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai US$600 juta.
"Melalui program ini, Pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global. Tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara," jelasnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, dalam program Compact II MCC yang ditandatangani tersebut, terdapat tiga tujuan utama yang akan diakselerasi selama periode lima tahun ke depan.
Pertama, pengembangan transportasi dan logistik di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Kedua, pengembangan pasar keuangan, dan ketiga pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kita semua tentu berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan," ujarnya.
DPR Minta PP Kesehatan Lindungi Industri Hasil Tembakau
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima rakyat kecil dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No
