YLKI Wanti-wanti Pemerintah soal Mudik Lebaran, Konsumen Diminta Hindari Ini
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merilis maklumat dalam rangka menghadapi musim mudik Lebaran 2023/1444 Hijriah. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menegaskan, semua pihak agar mengarusutamakan aspek keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pemudik.
"Tak ada kompromi untuk soal ini. Tak ada alasan crowded, tak ada alasan peak season, tak ada alasan demi kemanusiaan sekalipun. Standar keselamatan tak boleh diturunkan, baik di udara, laut, darat, penyeberangan, dan pelayaran," kata Tulus dikutip VIVA dari Maklumat tersebut, Kamis, 13 April 2023.
Dia juga menegaskan agar masyarakat juga tidak kompromistis soal aspek keamanan dan keselamatan ini, karena tidak ada yang lebih berharga dari kedua hal tersebut. Selain itu, YLKI juga menekankan agar Pemerintah jangan hanya terfokus di Pulau Jawa saja, atau kota-kota besar di Indonesia saja.
Karena prosesi mudik Lebaran juga harus ditingkatkan pengawasannya di area timur Indonesia, atau remote area lainnya. Dia berharap, jangan karena alasan kapasitas, kemudian pemerintah mengendurkan pengawasan yang bisa berujung pada petaka, khususnya di angkutan penyeberangan perintis.
Upaya mengatasi kemacetan di jalan tol diakui Tulus sudah cukup bagus dari sisi infrastruktur. Tetapi tampaknya Pemerintah dan Polri belum punya managemen dan planing yang pasti. Hal itu terbukti bahwa untuk menerapkan kebijakan satu arah atau one way traffict dan contra flow saja, mereka masih menggunakan jurus situasional.
"Seharusnya kebijakan tersebut sudah ditetapkan sejak awal dengan jadwal yang jelas, dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa mengatur perjalanan mudiknya, kapan harus mudik, atau harus balik, dan seterusnya," ujarnya.
Di sisi lain, Tulus berpendapat bahwa kebijakan mudik gratis seharusnya difokuskan pada upaya mengurangi penggunaan sepeda motor. Sebab, penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran makin masif, meskipun dari sisi safety sepeda motor tidak layak untuk perjalanan mudik karena tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkannya.
Kemudian, jika terjadi kemacetan ekstrim di jalan tol, maka pemerintah dan BUJT harus berani menggratiskan jalan tol. Tujuannya yakni untuk mengurai kemacetan karena tidak ada transaksi, dan untuk fairness bagi konsumen.
"Untuk apa bayar tarif jalan tol jika kemacetan total yang di dapat?" ujar Tulus.
Dia pun berharap agar masyarakat konsumen menyiapkan mudik Lebaran secara baik dan cermat, dan penuh kewaspadaan sejak dari pra perjalanan, selama perjalanan, hingga pascaperjalanan. Contohnya, untuk menghindari crowded di bandara, sebaiknya konsumen melakukan web check in agar proses di bandara lebih cepat dan tidak terjadi pejumpukan di bandara.
"Agar Pemerintah, khususnya Pemda, meningkatkan pengawasan tempat-tempat pariwisata. Sebab selama mudik, konsentrasi masa akan bermigrasi di area area wisata. Pemda dan operator loka wisata pun harus memastikan bahwa sarana prasarana di loka wisatanya masih layak dan andal. Jangan sampai terjadi petaka di loka wisata karena faktor ketidakandalan sarana prasarana," ujarnya.
Jika terjadi pelanggaran hak hak konsumen selama mudik Lebaran, YLKI menghimbau masyarakat untuk melaporkan ke Posko Mudik Lebaran YLKI.