Belanja Negara 2024 Tembus Rp 3.476 Triliun, IKN dan Pemilu Dapat Alokasi Khusus
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Pemerintah pada 2024 menganggarkan belanja negara di angka Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat tahun 2023 pada Kamis, 6 April 2023.
Sri Mulyani mengatakan, untuk postur fiskal pada 2024 diperkirakan pendapatan negara akan ada di kisaran Rp 2.719,1 triliun hingga Rp 2.865,3 triliun, atau 11,81 persen-12,38 persen. "Belanjanya di Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun," ujar Sri Mulyani
Bendahara negara ini menjelaskan, untuk primary balance didesain mendekati nol. Hal itu untuk menjaga kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dengan itu defisit 2024 ditetapkan sebesar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk penerimaan perpajakan jelas Sri Mulyani, di kisaran Rp 2.280 triliun hingga Rp 2.355 triliun atau 9,91 persen-10,18 persen. Sementara untuk belanja Pemerintah Pusat di kisaran Rp 2,400,7 triliun hingga Rp 2.631,2 triliun, atau 10,43 persen hingga 11,37 persen.
"Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja yang ada di BUN (Bendahara Umum Negara) untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya juga tidak rutin. Namun penting seperti untuk pendanaan Pemilu," jelasnya.
Sri Mulyani menuturkan, untuk transfer ke daerah dikisaran Rp 815 triliun hingga Rp 845 triliun. Dia melanjutkan, pada 2024 pemerintah menganggarkan untuk belanja khusus.
"Ada belanja khusus tahun depan yang memang perlu untuk diperhatikan. Pembangunan IKN itu jelas sudah dimulai tahun ini dan tahun depan, Pemilu itu kita lihat untuk tahun depan bulan Februari untuk seluruhnya, dan Pilkada pada ujung tahun 2024," imbuhnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
