Belanja Negara 2024 Tembus Rp 3.476 Triliun, IKN dan Pemilu Dapat Alokasi Khusus

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

VIVA Bisnis – Pemerintah pada 2024 menganggarkan belanja negara di angka Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat tahun 2023 pada Kamis, 6 April 2023.

Sri Mulyani mengatakan, untuk postur fiskal pada 2024 diperkirakan pendapatan negara akan ada di kisaran Rp 2.719,1 triliun hingga Rp 2.865,3 triliun, atau 11,81 persen-12,38 persen. "Belanjanya di Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun," ujar Sri Mulyani  

PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025, Deputi Otorita IKN Sebut Jadi Peluang Buat IKN

Bendahara negara ini menjelaskan, untuk primary balance didesain mendekati nol. Hal itu untuk menjaga kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dengan itu defisit 2024 ditetapkan sebesar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk penerimaan perpajakan jelas Sri Mulyani, di kisaran Rp 2.280 triliun hingga Rp 2.355 triliun atau 9,91 persen-10,18 persen. Sementara untuk belanja Pemerintah Pusat di kisaran Rp 2,400,7 triliun hingga Rp 2.631,2 triliun, atau 10,43 persen hingga 11,37 persen.

Respons Basuki Hadimuljono soal Aguan Investasi di IKN Buat Selamatkan Jokowi

"Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja yang ada di BUN (Bendahara Umum Negara) untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya juga tidak rutin. Namun penting seperti untuk pendanaan Pemilu," jelasnya.

Sri Mulyani menuturkan, untuk transfer ke daerah dikisaran Rp 815 triliun hingga Rp 845 triliun. Dia melanjutkan, pada 2024 pemerintah menganggarkan untuk belanja khusus.

IKN Airport to Begin Commercial Operations by Early 2025

"Ada belanja khusus tahun depan yang memang perlu untuk diperhatikan. Pembangunan IKN itu jelas sudah dimulai tahun ini dan tahun depan, Pemilu itu kita lihat untuk tahun depan bulan Februari untuk seluruhnya, dan Pilkada pada ujung tahun 2024," imbuhnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara terkait adanya usulan untuk memisahkan pemilu menjadi dua jenis, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024