Menko Airlangga Bantah Pemerintah Tidak Prioritaskan Sektor Pertanian, Ini Buktinya
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah Pusat memberikan perhatian utama terhadap sektor pertanian. Sebab, pada 2023 Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan.
Airlangga menjelaskan, dana Rp 104,2 triliun itu berikan Pemerintah untuk penguatan di sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Hal itu sekaligus guna mengendalikan inflasi.
“Anggaran ketahanan pangan tahun ini 104,2 triliun,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023 Rabu, 5 April 2023.
Airlangga melanjutkan, pada program penguatan sektor pertanian. Pemerintah melakukan pengambangan budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur dan sarana-prasarana pertanian. Kemudian subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, DAK fisik untuk pertanian, Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik untuk ketahanan pangan serta ketahanan pangan rumah tangga.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
- Anisa Aulia/VIVA.
Menurutnya, itu termasuk untuk dana desa ketahanan pangan dengan alokasi 20 persen pada program ketahanan pangan.Sedangkan pada program penguatan cadangan pangan diberikan dalam bentuk alokasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP).
“Jadi Pak Uu, ini perhatian utama Pemerintah, bukan yang nomor 3,4 dan 5, tapi perhatian utama karena mengalokasikan Rp104,2 triliun,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, Pemerintah juga akan memegang komitmen mendukung sarana dan prasarana jalan untuk mendukung instruksi Presiden tengah jalan.
“Tahun depan dilanjutkan agar jalan utama, jalan tersier dan sekunder ini terhubung terutama untuk sentra-sentra industri, ekonomi dan pertanian,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- VIVA/Anisa Aulia
Sebelumnya, Wakil Bupati Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum ungkapkan penyebab tingkat inflasi daerah yang tak kunjung menemukan titik temu. Sebab menurutnya, dari kenaikan harga pangan dikarenakan kurangnya perhatian dari Pemerintah di sektor pertanian.
“Dalam skala prioritas pembangunan biasanya pertanian bukan skala prioritas yang pertama atau kedua, malam menjadi yang ke 5 atau 6,” ujarnya.
Uu menuturkan, skala prioritas dalam program pembangunan sangat penting karena berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah. Maka dengan itu, dia meminta para pemangku kepentingan menjadikan sektor ini sebagai prioritas.
“Sehingga anggaran buat pertanian ini bisa ditambah,” imbuhnya.
