Daftar 6 Perusahaan Properti dan Konstruksi yang Bakal Bangun Perumahan di IKN
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
VIVA Bisnis – Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe mengungkapkan bahwa ada enam perusahaan bakal membangun hunian atau perumahan di IKN Nusantara. Perumahan itu akan diperuntukan bagi 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang pindah ke IKN pada 2024.
Dhony menargetkan, sebanyak 17.000 unit perumahan akan dibangun menggunakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian ada pula yang berasal dari investasi melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Sudah disiapkan semua yang perumahan yang target 17.000 dari Pemerintah hanya untuk membangun yang Rp9,4 triliun. Ada 5 perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, 6 sebetulnya, tapi yang 1 tidak mau diekspos," ujar Dhony di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu, 5 April 2023.
Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony R.
- Tangkapan layar.
Dhony mengatakan lima perusahaan yang telah menerima Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita IKN yaitu PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG), Korean Land and Housing Corporation (KLHC), PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya. Adapun dana APBN yang digelontorkan mencapai Rp9,4 triliun untuk membangun 2.585 unit hunian.
"Ini sudah hampir Rp50 triliun nilai investasinya untuk perumahan saja," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perumahan bagi ASN di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam bentuk apartemen.
Pembangunan jalan lingkar sepaku yang menjadi konektivitas menuju IKN.
- Dok. PUPR
"Kita upayakan untuk rumah bagi semua ASN adalah dalam bentuk apartemen," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan, Kalimantan Timur.new
Danis mengatakan, Kementerian PUPR mengajukan pembangunan 47 tower apartemen ASN dengan nilai kurang lebih Rp9,4 triliun. Dari sisi lokasi Satgas IKN sudah menentukan di mana untuk kawasan hunian dan non-hunian. (Ant)
