Kebut Pembangunan, 7.000 Pekerja Konstruksi Mulai Huni Rusun di IKN
- Antara
VIVA Bisnis – Pemerintah telah mengerahkan ribuan pekerja untuk menggenjot pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, guna mengebut proses pembangunannya.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga memastikan, dari 7.000 lebih pekerja bangunan yang bekerja di bidang konstruksi IKN tersebut, sekitar 30 persennya merupakan masyarakat lokal Kalimantan Timur.
"Saat ini jumlah pekerja itu lebih dari 7 ribu orang, di mana lebih dari 30 persennya itu adalah dari kawasan Kalimantan Timur itu sendiri," kata Danis sebagaimana dikutip dari laman Instagram @kemenpupr, Senin, 3 April 2023.
Terlebih, Danis juga menegaskan bahwa sebagian pekerja itu saat ini sudah menepati hunian-hunian sementara, yang memang disediakan bagi para pekerja konstruksi tersebut.
Desain Sekretariat Presiden di IKN Nusantara.
- Dokumentasi Waskita Karya.
"Sebagian besar dari mereka sekarang sudah mulai secara bertahap menginap atau mendapat akomodasi di hunian pekerja konstruksi tersebut," ujarnya.
Ditargetkan, secara total nantinya akan ada sekitar 16 ribu pekerja konstruksi penggarap IKN, yang akan datang secara bertahap seiring makin bertambahnya proyek yang mulai dibangun di IKN.
Danis menambahkan, secara bertahap para pekerja ini juga telah menempati rumah susun (rusun) bagi para pekerja konstruksi IKN. Di mana secara total ada 16 tower yang telah siap huni, dari 22 tower yang direncanakan dengan total anggaran mencapai Rp 567 miliar.
Sejumlah pekerja konstruksi IKN pun menyambut positif langkah penempatan mereka di rusun-rusun bagi pekerja konstruksi tersebut. Salah satunya yakni dari seorang pekerja konstruksi bernama Ahmad Darwis, yang mengaku bahwa ia dan beberapa kawannya sempat tinggal di kontrakan yang jaraknya cukup jauh dari lokasi tempatnya bekerja.
"Kalau di kontrakan itu kan mau berangkat kerja atau mau pulang kerja, itu kan makan waktu sekitar 45 menit. Kalau di sini enggak, cukup jalan saja langsung bisa kerja," ujarnya.
Korban TPPO di Myanmar Minta Pemerintah Indonesia Segera Pulangkan Mereka
Warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, minta bantuan pemerintah segera dipulangkan
