Proyek Pelabuhan Ujung Jabung Jambi Habiskan Rp600 Miliar Mangkrak
- Syarifuddin Nasution (Jambi)
VIVA Nasional - Gubernur Jambi Al Haris diminta warga harus tanggung jawab terhadap janji politik dalam persoalan proyek Pelabuhan Ujung Jabung yang mangkrak bertahun-tahun.
Diketahui, proyek pembangunan Ujung Jabung sudah menghabiskan uang mencapai ratusan miliar, namun terbengkalai bertahun-tahun.
"Terkait Ujung Jabung memang sudah cukup lama kita tunggu, kenapa masalah proyek Ujung Jabung bisa mangkrak," ujar pemerhati kebijakan Publik Provinsi Jambi Ari Suryanto, Rabu (15/3).
Proyek pembangunan pelabuhan Ujung Jabung Jambi mangkrak
- Syarifuddin Nasution (Jambi)
Ari menyebutkan, sudah mencapai Rp600 miliar tertanam pada proyek ujung jabung yang panjangnya mencapai 1 Km, namun hanya tiang saja dipancang dan yang lebih parah, ada tiang yang sudah patah.
"Pekerjaan proses pelabuhan saat ini tidak ada sama sekali sehingga seperti bangunan tidak terurus dan menjadi perhatian publik," jelasnya.
Ujung jabung dibangun sebagai pelabuhan akses pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi di bidang sarana tansportasi kelautan. Artinya angkutan batu bara serta komoditi lainnya di Provinsi Jambi semua bisa diarahkan ke pelabuhan Ujung Jabung, sehingga tidak menggunakan pelabuhan lain.
"Baik itu pelabuhan Tanjung api-api Sumatera Selatan, teluk bayur, medan, belawan dan ketika adanya pelabuhan Ujung Jabung, Jambi itu sangat diuntungkan karena keluar masuknya barang, maka berjalanlah progam yang diwacanakan," tegas Ari Suryanto, warga Tanjabtim kepada VIVA.
Ari mengatakan, Gubernur Jambi juga harus tanggung jawab terhadap pelabuhan unung jabung, apalagi janji politik Gubenur dalam menyelesaikan permasalahan ujung jabung harus ditepati namun sampai saat ini tidak terbukti dan pelabuhan ujung jabung masih terbengkalai.
"Tentunya mengenai persoalan pelabuhan ujung jabung Gubernur Jambi harus tanggung jawab dan jangan hanya diam saja dibuat terbengkalai pelabuhan," terangnya.
DPR Ingatkan Kerugian Besar Menghantui Jika Tergesa-gesa Bangun IKN
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerapkan target pencapaian pembangunan di Ibu Kota baru secara terukur.
