Harga Gabah Petani Anjlok, Badan Pangan Nasional Dapat Tugas Khusus dari Jokowi
- Agus Wibowo/ tvOne
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah menghitung harga untuk gabah kering panen (GKP) dari petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 9 Maret 2023.
"Saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya (gabah kering panen) jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah," kata Jokowi.
Menurut dia, Pemerintah memiliki perhitungan dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi. Makanya, Jokowi meminta Badan Pangan Nasional untuk merumuskan harga ideal untuk gabah dari petani.
Pekerja mengeringkan gabah yang akan digiling di Desa Lolu, Sigi, Sulawesi Tengah
- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
"Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu," ujarnya.
Dengan perhitungan tersebut, Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya berimbas pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat Pemerintah.
"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini," jelas dia.
Pekerja menggiling gabah dengan menggunakan mesin penggiling gabah
- ANTARA FOTO/ Akbar Tado
Selain itu, Jokowi mendapat aspirasi dari para petani yang mengeluh soal pupuk terutama pupuk bersubsidi, baik dari sisi harga maupun ketersediaannya. Menurut dia, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina.
"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi paling 3,5 juta ton dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton ada tambahan. Impor kita 6,3 juta (ton), artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya," ungkapnya.
