Jokowi Minta Gasifikasi Batu Bara Pengganti LPG Dipercepat, Ini Langkah Bukit Asam
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk melakukan percepatan pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dymethil Ether (DME). Di mana, nantinya DME itu disebut-sebut bisa menjadi pengganti gas elpiji.
Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail menegaskan, pihaknya akan sangat siap dalam membantu upaya gasifikasi yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah.
"Sampai saat ini PTBA konsisten terhadap apa yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Kami berkomitmen untuk mendukung apa yang ditugaskan oleh pemerintah," kata Arsal dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2023.
Dia mengaku bahwa PTBA sudah sangat siap dalam melakukan langkah hilirisasi, sebagaimana yang tengah gencar digembar-gemborkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Arsal bahkan memastikan, PTBA sudah menyiapkan kawasan ekonomi untuk mengakomodir upaya hilirisasi tersebut, yang nantinya akan dikhususkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk upaya hilirisasi.
"Kami sudah siapkan kawasan untuk melakukan hilirisasi, bahkan sudah jadi kawasan ekonomi. Dan kami akan tingkatkan jadi kawasan ekonomi khusus (KEK) hilirisasi," ujarnya.
Menteri Investasi Diperintah Presiden untuk Percepat Gasifikasi
Diketahui, sebelumnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengaku diperintah oleh Presiden Jokowi untuk segera melakukan percepatan pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dymethil Ether (DME). Diharapkan, DME itu nantinya akan bisa menjadi pengganti gas elpiji.
Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 7 Maret 2023. Menurut dia, selama ini Indonesia masih melakukan impor elpiji sebesar 6 sampai 7 juta ton per tahun.
“Bapak Presiden memerintahkan kami untuk melakukan percepatan, ini adalah bagian dari mengoptimalkan batu bara low calori untuk pergantian DME kita. Karena kita tahu, kita masih impor sekitar 6 - 7 juta ton per tahun dan perlahan kita akan kurangi impor dari subtitusi DME,” kata Bahlil.
Selanjutnya, Bahlil mengungkap masalah lamanya proyek pengganti gas LPG ini hingga mandek oleh Bukit Asam di Sumatera Selatan karena regulasi. Di mana, kata dia, pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) yang menugaskan PT Bukit Asam untuk proyek ini agak lama.
“Salah satu yang dibahas adalah PTBA yang ada di Sumsel dan prosesnya masih di Perpres yang sebentar lagi akan selesai,” ujarnya.