Resmikan RS Mayapada Bandung, Jokowi Curhat Tak Ingin Rakyat RI Berobat Jauh-jauh ke Malaysia
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Mayapada Hospital di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Senin, 6 Maret 2023. Menurut dia rumah sakit ini sangat bagus mengusung konsep rumah sakit hijau (green hospital) di Indonesia.
"Saya tadi baru saja masuk ke rumah sakit ini Mayapada Hospital Bandung. Apa yang saya lihat semuanya, ruangannya, alkesnya, tata ruangnya, green building-nya sangat sangat bagus," kata Jokowi.
Untuk itu, ia berharap adanya rumah sakit modern seperti Mayapada Hospital Bandung ini bisa mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri. Sebab, Jokowi menerima data bahwa warga Indonesia yang berobat ke luar negeri hampir dua juta orang.
"Kurang lebih satu juta ke Malaysia, kurang lebih 750 ribu ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Mau kita terus-teruskan?,” ungkapnya.
Presiden Jokowi membuka Rakornas Penanggulangan Bencana
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Kemudian, Jokowi mengatakan Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Harapannya, kata dia, Indonesia tidak kehilangan devisa dalam jumlah besar.
"Rp165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu, karena ada modal keluar, capital outflow,” jelas dia.
Di samping itu, Jokowi mengingatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini jangan terjadi kesenjangan masyarakat. Bagusnya, lanjut dia, Mayapada Hospital Bandung juga memberikan kesempatan luas kepada masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Saya tadi sebelumnya minta kepada Dirut Rumah Sakit Mayapada Hospital Bandung, jangan hanya melayani yang menegah atas, tapi yang BPJS juga, tetapi ternyata sudah, sudah ada BPJS dilayani banyak di sini," pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian ini adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahir, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
