Kota Podomoro Tenjo Jadi Mitra Hunian Nondinas TNI AD
- Agung Podomoro Land
VIVA Bisnis – Pihak Kota Podomoro Tenjo, kota mandiri besutan Agung Podomoro melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD). Kerja sama ini dalam dalam penyediaan rumah nondinas untuk personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Kerja sama ini disebut merupakan bagian dari komitmen pengembang dalam menyediakan hunian berkualitas dengan harga terjangkau. Ini juga didukung oleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola TWP AD sebagai alternatif pilihan pembayaran bagi personel TNI AD yang ingin memiliki hunian di kawasan Kota Podomoro Tenjo.
Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo, Zaldy Wihardja menjelaskan, pihaknya menjadi mitra dalam penyediaan rumah nondinas bagi personel TNI AD. Sehingga dengan kerja sama ini, Kota Podomoro Tenjo akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi personel TNI AD di mana mereka dapat memilih hunian sesuai dengan keinginan dan fasilitas KPR Swakelola yang dapat mereka ajukan pada saat mengambil rumah di Kota Podomoro Tenjo.
“Kami berkomitmen untuk mengakomodasi semua kebutuhan para prajurit dalam satu kawasan hunian dengan fasilitas terbaik,” ucap Zaldy dikutip dalam keterangannya, Jumat, 3 Maret 2023.
Ilustrasi grafik properti.
- Freepik
Zaldy menyatakan, pihaknya siap menjadi mitra pengembang bagi TNI AD dalam penyediaan hunian yang berkualitas bagi personel TNI AD. Kota Podomoro Tenjo dikembangkan sebagai kawasan hunian yang dilengkapi fasilitas dan dengan infrastruktur yang memadai. Selain itu, kini dalam proses pembangunan yakni jalan berstandard nasional dan Grand Transit Oriented Development (TOD).
Hal ini, lanjutnya, akan mendukung produktivitas dan mobilitas dari warga Kota Podomoro Tenjo untuk kehidupan yang lebih maksimal.
“Kota Podomoro Tenjo secara khusus disiapkan sebagai hunian ideal untuk keluarga, termasuk juga personel TNI AD. Kami pastikan seluruh konsumen Kota Podomoro Tenjo akan menikmati pemukiman yang nyaman, yang tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai aset investasi yang menjanjikan,” kata Zaldy.
Sejak diluncurkan pada 2020, Kota Podomoro Tenjo disambut antusias dan diminati oleh konsumen berbagai kalangan. “Komitmen kami adalah menyediakan rumah yang berkualitas untuk mendukung kehidupan produktif yang optimal,” katanya.
Agung Podomoro, sambungnya, menyiapkan Kota Podomoro Tenjo sebagai The Next Serpong yang akan menciptakan pusat perekonomian baru dan memberikan multiplier effect bagi daerah sekitar kawasan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) Brigjen TNI M. Reza Utama mengatakan, kebutuhan akan rumah adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk juga personel TNI AD.
"Kerja sama pengembang dan BP TWP AD ini merupakan bagian dari program penyediaan rumah berkualitas yang sesuai standar rumah nondinas bagi personel TNI AD," katanya.
Kota Podomoro Tenjo disebut telah memenuhi seluruh standar mulai dari tipe rumah, lingkungan, infrastruktur, dan fasilitas yang tersedia. Tidak hanya itu, kerja sama ini akan memudahkan personel TNI AD dalam kepemilikan rumah nondinas melalui KPR Swakelola TWP AD.
Sistem kerja sama ini sudah sejalan dengan ketentuan yang ada di BP TWP AD, yaitu setiap personel TNI AD memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas KPR Swakelola sesuai pangkat dan golongan untuk memiliki rumah di Kota Podomoro Tenjo.
“Skemanya adalah personel TNI AD mengajukan KPR Swakelola untuk pembiayaan kepemilikan rumah Kota Podomoro Tenjo dan apabila terealisasi, Kota Podomoro Tenjo akan membangunkan unit rumah bagi personel TNI AD tersebut yang pembayaran angsuran KPRnya melalui pemotongan secara mass debet dari gaji setiap bulannya,” ujarnya.
Brigjen Reza juga menambahkan, TNI AD memiliki standar minimum dalam menentukan hunian, misalnya untuk tipe bangunan standarnya adalah tipe 36/72. Namun, Kota Podomoro Tenjo tidak hanya menyediakan hunian dengan tipe ini, tetapi juga menyediakan tipe hunian dengan kualifikasi lebih tinggi dan masih sesuai standar hunian yang diizinkan.
“Variasi tipe dan kelengkapan fasilitas ini menjadi dasar utama bagi BP TWP AD untuk menjalin kerja sama jangka panjang dengan Kota Podomoro Tenjo,” tutupnya.
MK Putuskan KPK Berwenang Selidiki Kasus Korupsi yang Libatkan Oknum Militer, Ini Kata Mabes TNI
Mabes TNI akan segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta instansi penegak hukum lainnya
