Kereta Api Makassar-Parepare Gagal Beroperasi 1 Maret 2023 Gegara Ini

Kereta api penumpang.
Sumber :
  • Dok KAI Sumut.

VIVA Bisnis – Kereta Api (KA) rute Makassar-Parepare rencananya akan beroperasi menggunakan dua rangkaian kereta yang diproduksi oleh PT Inka (Persero), dan akan beroperasi mulai bulan Maret 2023.

Pesawat Azerbaijan Airlines yang Jatuh Diduga Tabrak Burung, 29 Penumpang Dikabarkan Selamat

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono mengatakan, sebenarnya satu rangkaian kereta api itu sudah bisa digunakan mulai 1 Maret 2023.

Namun, terdapat kendala dalam upaya pengirimannya, di mana kapal pengangkut kereta pabrikan Inka tersebut mengalami masalah gelombang laut yang tinggi di wilayah perairan sekitar Madura.

KAI Sebut 40 Ribu Tiket Ludes Terjual pada Hari Raya Natal 2024, Keberangkatan dari Stasiun Gambir-Pasar Senen

"Jadi pada 1 Maret 2023 (satu rangkaian kereta) sudah mulai bisa dipakai. Tapi masih menunggu pengiriman keretanya karena masih terkendala gelombang laut yang tinggi di perairan kawasan Madura," kata Djarot di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Viral pria nekat masuk kereta api saat sudah berjalan

Photo :
  • Tangkapan layar
Kemenhub Berangkatkan 3.522 Pemudik Gratis Nataru ke 11 Kota Tujuan

Dia menjelaskan rencananya ada dua rangkaian kereta (trainset) produksian INKA yang bakal dipakai di KA Makassar-Parepare. Sementara yang satu rangkaian sudah dikirim, satu rangkaian lagi masih diproduksi di pabrik PT Inka.

Setiap rangkaian itu diketahui terdiri dari tiga kereta, di mana satu rangkaian dapat mengangkut 278 penumpang dengan pembagian 168 penumpang duduk dan 110 penumpang berdiri. "Kereta Makassar-Parepare baru 1 trainset. Baru 1 trainset selesai. Satu lagi menyusul masih di INKA," ujarnya.

Mengenai tarifnya sendiri, Djarot mengaku jika saat ini hal tersebut masih dikaji sehingga belum bisa ditentukan besarannya. Terlebih, pihaknya memang belum selesai melakukan kajian, khususnya kajian soal kemampuan dan kemauan membayar masyarakat atau ability and willingness to pay (ATP/WTP).

Djarot mengatakan, hal itu menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pihaknya, karena yang jadi permasalahan adalah ketepatan tarif bila disaingkan dengan ongkos kendaraan darat.

"Soal tarif, kami masih hitung-hitung. Karena kalau dibandingkan di lintas yang sama, angkutan darat cukup mahal. Kami menimbang agar tak menunjukkan persaingan yang tidak sehat juga. Makanya kami masih analisis," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya