Sri Mulyani Wanti-wanti BLU Jangan Biarkan Aset Negara Tidur
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mewanti-wanti soal optimalisasi pengelolaan aset Badan Layanan Umum (BLU). Dia menekankan, agar aset BLU dijalankan dengan tata kelola yang baik, sehingga tidak menimbulkan malapetaka.
Sri Mulyani mengatakan, dis eluruh Indonesia saat ini terdapat 264 BLU dan mengelola aset sebesar Rp 1.170 triliun. Atas hal itu, pada 2022 realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU mencapai Rp 89,5 triliun atau melampaui target hingga 113,57 persen.
"Harusnya tidak usah ditonjolkan pendapatan, harusnya ditanya Rp 1.170 triliun aset yang dikelola pantas enggak menghasilkan pendapatan Rp 89,5 triliun. Ini yang sering saya katakan, asetnya jangan dibiarkan tidur," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Tahun 2023, Kamis, 2 Maret 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia
Dengan itu, bendahara negara ini menekankan, agar aset yang ada harus dioptimalkan. Selain itu, dia mengingatkan kepada BLU untuk menggunakan aset dengan rambu-rambu tata kelola yang baik.
"Jangan sampai kemudian ini menimbulkan malapetaka, terjadi korupsi. Sama seperti tadi pemungutan biaya pendidikan, kita mendengar di beberapa perguruan tinggi uang SPP itu menjadi sumber malapetaka bagi tata kelola," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- M Yudha P / VIVA.co.id
Untuk diketahui, BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan antara lain, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.
"Jadi saya berharap pada saat pengelolaan aset dan juga bahkan masih mendapatkan suntikan APBN Bapak/Ibu pengelola dan dewan pengawas mulai berpikir kreatif inovatif, berpikir keras. Untuk bisa menambah kualitas layanan bukan untuk membebani masyarakat," tegasnya.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
