Viral Tagar #BeaCukaiHedon di Twitter, Stafsus Menkeu: Jadi Perhatian Pimpinan
- istimewa
VIVA Bisnis – Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali disorot masyarakat mengenai hartanya. Kali ini, salah satu pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah yang terdeteksi memamerkan gaya hidup mewah.
Pejabat yang disoroti dan viral di Twitter itu diketahui bernama Eko Darmanto yang menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui media sosialnya, seperti yang diviralkan netizen, terlihat postingan dia bersama mobil antik, motor gede, hingga pesawat Cessna.
Di Twitter, tagar #BeaCukaiHedon mulai menjadi trending topic. Pembahasan tentang topik itu mencapai 5.559 cuitan hingga sore ini.
Merespons hal itu, Juru Bicara Kemenkeu yang juga Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, informasi itu sudah diteruskan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
"Siap Bang, terima kasih, maaf baru kembali dari tugas lapangan. Informasi ini sudah saya teruskan ke Itjen Kemenkeu. Menjadi perhatian pimpinan," ujar Yustinus lewat Twitternya dikutip, Selasa, 28 Februari 2023.
Saat VIVA melakukan penelusuran untuk mengetahui kebenaran unggahan itu di Instagramnya, akun itu sudah lenyap dalam pencarian Instagram. Namun, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga viral, tercatat total kekayaan Eko mencapai Rp 15.739.604.391. Namun, dia tercatat memiliki hutang sebesar Rp 9.018.740.000. Dengan itu maka kekayaan yang Eko miliki senilai Rp 6.720.864.391.
Seperti diketahui, saat ini Kemenkeu tengah menuai sorotan masyarakat. Hal ini akibat kasus anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Harta Rafael menjadi sorotan karena mencapai Rp 56 miliar atau melebihi Dirjen Pajak, Suryo Utomo.
Suryo Utomo sendiri beberapa waktu lalu juga disorot mengenai hobinya menggunakan motor gede (moge) bersama komunitas moge yang rata-rata merupakan pegawai pajak.
Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder
Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
