Kasus Harta Ayah Mario Dandy, Komisi XI DPR Wanti-wanti Itjen Kemenkeu
- VIVA/Andry Daud
VIVA Bisnis – DPR terus menyoroti masyarakat yang mengkritik keras gaya hidup hedon yang ditampilkan para pegawai pajak.
Hal itu mencuat setelah terkuak kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, gaya hidup hedon sebenarnya merupakan hal biasa yang sudah lumrah terjadi saat ini di tengah masyarakat.
"Saya rasa perilaku hedon ini sudah menjadi perubahan sosial yang terjadi di semua kalangan, yang akhir-akhir ini seringkali dipertontonkan banyak pihak. Saya bukan ahli di bidang sosiolog namun saya rasa perilaku ini sudah menjadi sesuatu yang rutin kita lihat di berbagai media sosial," kata Najib kepada wartawan, Selasa, 28 Februari 2023.
Menurut Najib, gaya hidup hedon pegawai pajak dengan masalah pokok yang terjadi yakni persoalan dugaan tindak pidana yang dilakukan anak pegawai pajak adalah dua hal yang berbeda yang harus dilihat secara terpisah.
Kabag Umum Kanwil DJP Jaksel Rafael Alun Trisambodo.
- Tangkapan layar Anisa Aulia/VIVA.
"Saya masih melihat fenomena berita yang awalnya berupa tindak pindana kekerasan berubah menyosor ke domain latar belakang keluarga pelaku," ujarnya.
Meski demikian, Najib tetap menekankan agar kritik publik terhadap gaya hidup para pegawai pajak dijadikan bahan masukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membenahi sistem pengawasan terhadap para pegawainya.
"Saya rasa fungsi inspektorat jenderal (itjen) pengawas di kemenkeu bisa lebih aktif lagi mengawasi anggotanya," ujarnya.
Najib juga mengapresiasi langkah sigap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang melakukan tindakan terukur terhadap anak buahnya pasca adanya reaksi publik soal gaya hidup hedon.
"Tindakan SMI begitu cepat dan responsif menjawab kegelisahan publik perlu di apresiasi," imbuhnya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
