Holding BUMN Pangan Pasok 100 Ribu Ton Daging Sapi Jelang Ramadhan
VIVA Bisnis – Pemerintah melalui Kementerian BUMN, menugaskan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID Food, melakukan pengadaan 237.575 ton Gula Kristal putih (GKP) dan 100 ribu ton daging sapi.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, pengadaan ini ditugaskan kepada ID Food untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2023, termasuk memasok persiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan.
"Sebanyak 237.575 ton gula kristal putih atau setara dengan 250 ribu ton gula kristal mentah, serta 100 ribu ton daging sapi, menjadi penugasan bagi ID Food untuk memenuhi kebutuhan di sepanjang 2023 dan sebagai persiapan untuk bulan puasa," kata Arya di kantornya, Jumat, 17 Februari 2023.
Pedagang daging sapi di Pasar Slipi Jakarta Barat
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
Mengenai dari mana asal pembiayaan untuk penugasan tersebut, Arya menjelaskan bahwa pembiayaan penugasan itu berasal dari pinjaman pihak perbankan, dan bukan dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dia menegaskan, peran ID Food dalam hal ini bukanlah sebagai offtaker atau pemasok kebutuhan industri ataupun pasar. Namun, hal ini merupakan bentuk penugasan dari Kementerian BUMN, terhadap Holding Pangan ID FOOD.
"Jadi kan penugasan ini sumber dananya dari perbankan, bukan PMN. Karena ini kan bukan offtaker, tapi penugasan. Jadi uang itu bukan dari PMN, tapi dari pinjaman bisnis perbankan," ujarnya.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Diketahui, sebelumnya Direktur Utama ID Food, Frans Marganda Tambunan menyatakan, kedatangan stok impor daging sapi dan gula sedang diupayakan agar segera masuk sebelum Ramadan dan Lebaran 2023, atau sekitar Maret 2023 mendatang. Diharapkan, harga dan ketersediaannya bisa mencukupi selama bulan suci Ramadan.
Karenanya, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran Rp 8 triliun kepada Holding BUMN Pangan ID Food, meskipun sebelumnya ID Food bakal menggunakan uang kas perusahaan terlebih dahulu sebelum anggaran dicairkan.
Kembali Tinjau Irigasi, Wamendagri Bima Arya Ingatkan Pemda Pentingnya Pendataan
Bima mengingatkan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera melaporkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan rehabilitasi irigasi.
