Marak PHK Massal, Menteri Bahlil Pamer Investasi Ciptakan 1,3 Juta Lapangan Kerja

VIVA Bisnis – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), yang marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.

Meski demikian, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku, pihaknya menyadari bahwa di balik gelombang PHK yang terjadi ini, sebenarnya ada juga penciptaan banyak kesempatan kerja baru, sebagai dampak dari kesuksesan Indonesia mencapai target investasi 2022 yang sebesar Rp 1.207 triliun.

"Jadi kalau pun benar ada yang kena PHK sekian banyak, tapi ada juga lapangan pekerjaan yang tercipta dari sektor investasi sebesar 1,3 juta (lapangan kerja)," kata Bahlil dalam telekonferensi, Kamis, 16 Februari 2023.

Dia menambahkan, selain dari sektor investasi, maraknya pertumbuhan UMKM baru nyatanya juga turut mendongkrak penciptaan lapangan kerja.



Ilustrasi PHK.

Photo :

• VIVA.

"Kemudian dari sektor UMKM itu ada kurang lebih sekitar 7 juta (lapangan kerja). Jadi ada yang pergi, banyak juga yang datang," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengatakan bahwa distribusi sektor lapangan kerja dari sektor UMKM juga masih tinggi, yang tergambar dari kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih dominan.

Karena menurutnya, konsumsi ini bisa terjadi kalau ada daya beli masyarakat. Karenanya, Pemerintah harus betul-betul menjaga daya beli masyarakat, dengan mendorong adanya kepastian pendapatan. "Dan itu bisa terjadi kalau lapangan pekerjaannya ada," kata Bahlil.



Gedung Kementerian Investasi/BKPM.

Photo :

• istimewa

Sementara, terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Bahlil mengaku senang karena pada tahun 2022 lalu Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencapaian terbaik di antara negara-negara anggota G20 lainnya.

"Dengan pertumbuhan ekonomi 5,31 persen, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20, yakni setelah Arab Saudi yang tumbuh 8,7 persen, Spanyol 5,5 persen, kemudian baru Indonesia setelahnya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Karena menurutnya, konsumsi ini bisa terjadi kalau ada daya beli masyarakat. Karenanya, Pemerintah harus betul-betul menjaga daya beli masyarakat, dengan mendorong adanya kepastian pendapatan. "Dan itu bisa terjadi kalau lapangan pekerjaannya ada," kata Bahlil.