BI Wajibkan Staf Money Changer Ikuti Sertifikasi
- Maha Liarosh (Bali)
VIVA Bisnis - Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mewajibkan pegawai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengikuti sertifikasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SPPUR).
Sertifikasi dilakukan secara berjenjang mulai pelaksana, penyelia, dan pejabat eksekutif. Tahun 2022, sertifikasi dilakukan kepada 210 orang dari 925 dari seluruh pekerja di KUPVA BB atau money changer di Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan, pasca pandemi, Bali kembali kebanjiran wisatawan asing. Sampai saat ini tercatat, sebanyak 2,16 juta wisatawan asing, atau rata-rata 179.646 orang per bulan.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali
- Maha Liarosh (Bali)
"Kunjungan wisman ke Bali memberikan dampak meningkatnya transaksi KUPVA BB berizin dari Rp2,8 triliun di 2021 menjadi Rp 10,4 triliun di 2022 atau meningkat sebesar 601,9 persen (yoy)," kata Trisno, Sabtu, 11 Februari 2023.
Ditambahkan, sertifikasi SPPUR menjadi bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Selain itu, Trisno meminta sumber daya manusia di bidang KUPVA BB juga ditingkatkan.
Saat ini, digitalisasi menjadi cara mudah dan cepat memberikan layanan kepada konsumen. Terutama, kemudahan dalam menjangkau lokasi KUPVA BB maupun pre order penukaran.
"Jadi dapat dikembangkan dalam transaksi pembayaran penukaran ke rupiah dengan memanfaatkan instrument digital seperti QRIS," kata Trisno.
Di sisi lain, QRIS cross border juga diharapkan jadi alternatif pembayaran yang memberikan kemudahan wisatawan mancanegara.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali
- Maha Liarosh (Bali)
"KUPVA BB jangan takut dengan digitalisasi, itu kunci bertahan di masa kini," kata Trisno.
Sementara, ekonomi Bali di tahun 2022 tumbuh positif 4,84 persen dari sebelumnya mengalami kontraksi -2,46 persen di tahun 2021.
Bule Rusia Dideportasi, Overstay hingga Tak Bayar Tagihan RS Rp 33 Juta di Bali
DP (41), warga negara Rusia yang tidak membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 33 juta dan overstay 14 bulan.
