Sri Mulyani: Seharusnya Pejabat Publik Tidak Kagetan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • Instagram @smindrawati

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada para pejabat publik atau pembuat kebijakan untuk tidak kagetan. Menurutnya, pejabat harus memikirkan konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil.

"Sebagai policymakers, sudah seharusnya pejabat publik tidak kagetan," kata Sri Mulyani dikutip VIVA dari laman Instagram resminya, Jumat, 10 Februari 2023. 

Hal itu disampaikan Sri ketika memenuhi undangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memberikan arahan di Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub 2024 pagi tadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.

Menkeu melanjutkan, peranan Kemenhub dalam pemulihan ekonomi, sangatlah krusial. Dengan tersedianya moda-moda transportasi yang saling terhubung, ekonomi pun bisa kembali jalan, kembali pulih.  "Konektivitas menjadi vital..!," imbuhnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyatakan sangat mengapresiasi kerja sama Kemenhub dalam memanfaatkan APBN sehingga akhirnya Sulawesi memiliki kereta api pertamanya. 

"Jadikan project ini sebagai evaluasi, perhatikan sisi-sisi yang bisa diefisienkan!," ujarnya.

Bendahara Negara menegaskan lagi bahwa para pembuat kebijakan agar jangan salah dalam berpikir.

Pakai Kemeja Abu-abu, Sri Mulyani Nyoblos di TPS Bintaro Tangsel

"Karena akan berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang salah. Pikirkan konsekuensi dari tiap-tiap langkah yang diambil," tuturnya.

Selain itu, Sri juga berharap dalam penyusunan anggaran, aset-aset negara selalu diperhatikan. Apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak.

Sri Mulyani Ungkap Investasi di KEK Capai Rp 205,2 Triliun, Sudah Serap 132.227 Tenaga Kerja

"Seluruh aset yang berasal dari APBN #UangKita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan rakyat, jangan dibiarkan 'tidur'," tutupnya.

Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Sesuaikan Harga Jual Eceran Rokok Cegah Downtrading
Presiden Prabowo Subianto

DPD: Perlu Pengawasan untuk Implementasi Program Prabowo Sejahterakan Guru Tepat Sasaran

Anggota DPD RI, Filep Wamafma mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, untuk memajukan sekto

img_title
VIVA.co.id
1 Desember 2024