Stafsus Sri Mulyani Bantah Mensos Risma soal Anggaran Bansos Diblokir
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA BIsnis – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons, atas keluhan Menteri Sosial Tri Rismahariani soal anggaran Bantuan Sosial (Bansos) yang di blokir oleh Kemenkeu.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan anggaran Kemensos tahun 2023 yang diblokir, dipastikan tidak termasuk anggaran bansos.
"Kemenkeu telah melakukan pembahasan dengan unit eselon I terkait di Kemensos, penting diketahui bahwa anggaran bansos untuk PKH sebesar Rp 28,71 triliun, untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan Kartu Sembako sebesar Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta KPM TA 2023 tidak termasuk dalam anggaran yang diblokir ini," ujar Yustinus lewat Twitternya Kamis, 9 Februari 2023.
Yustinus menjelaskan, pemblokiran anggaran Kemensos sebesar Rp 412 miliar terdiri atas pemblokiran reguler dan pemblokiran terkait kebijakan Automatic Adjustment (AA).
Pengemasan bantuan sosial (bansos) dampak krisis pandemi COVID-19. (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
"Pemblokiran reguler disebabkan belum dilengkapinya dokumen dan persyaratan yang diatur dalam PMK208/2019 dan Perdirjen Anggaran no PER-4/AG/2022," jelasnya.
Sedangkan pemblokiran anggaran Kemensos terkait kebijakan AA sebesar Rp 314 miliar ujarnya, merupakan usulan dari Kemensos dengan berdasarkan pada prioritas anggaran yang paling rendah. Hal itu menurutnya selaras dengan Surat Menkeu No S-1040/ MK.02/2022.
"Ini semua semata-mata untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat guna, karena APBN adalah instrumen vital dlm menjaga perekonomian dan warga negara," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeluhkan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 412 miliar yang hingga kini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Risma juga curhat ke DPR terkait besaran anggaran Kemensos turun Rp 300 miliar pada tahun 2023.
"Jadi, (anggaran 2023) turun sekitar Rp 300 miliar, kemudian ini diblokir Rp 412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal. Susah kami Pak," kata Risma.
Risma mengakui besaran anggaran yang diblokir termasuk anggaran bansos. Pihaknya mengaku sudah berupaya termasuk rapat membahas anggaran tersebut agar blokir dibuka.
Risma juga sudah bersurat kepada Menkeu Sri Mulyani terkait masalah ini. "Saya sudah sampaikan ke Menkeu, 'Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan' Ini termasuk bansos loh, kami diblokir Rp 400 miliar ini," ujar Risma
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat RDP di Komisi VIII DPR RI
- DPR RI
"Kami sudah sampaikan tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya untuk buka blokir itu, rapat sampe malam Pak tiap hari," imbuhnya.
Dia berharap blokir anggaran Kemensos dapat segera dibuka, sehingga Kemensos mampu menjalankan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat.
"Mohon bisa dibantu Komisi VIII agar blokir itu diawal bisa dibuka gitu pak. Ini kita sedang berjuan terus rapat dengan Bappenas dan Keuangan, supaya diawal blokirnya bisa dibuka," kata Risma.
