Komisi XI DPR Soroti Ganti Rugi Pembebasan Lahan di IKN: Harga Tanah Sudah Melejit
- ANTARA
VIVA Bisnis – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan catatan meengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Catatan tersebut dalam rangka menanggapi keinginan Pemerintah yang tengah fokus untuk mengejar tahapan pembangunan yang akan menggantikan ibu kota Jakarta itu. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan agar perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024 nanti berlangsung di IKN.
“Saya minta Otorita IKN mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN kepada rumah tangga yang terdampak proyek ini. Kita harus tetap humanis dan jangan sampai ada pemaksaan kesepakatan. Karena beberapa warga yang lahannya terdampak mengaku nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding. Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, sehingga perlu ganti rugi yang sesuai,” kata Puteri, Rabu, 8 Februari 2023.
Tak hanya itu, Puteri juga mendorong Otorita IKN untuk mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif guna mengejar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Hal ini karena porsi pembiayaan IKN dari APBN hanya 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya diharapkan berasal dari investor.
Pembangunan jalan lingkar sepaku yang menjadi konektivitas menuju IKN.
- Dok. PUPR
“Artinya, investasi swasta, skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pendanaan internasional, pendanaan kreatif itu menjadi tumpuannya. Untuk itu, Otorita IKN harus terus mengejar dan menyinergikan sumber-sumber pendanaan tersebut,” kataa Politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono telah menyampaikan realisasi terkini atas pencapaian target investasi di IKN. Ia menyampaikan telah ada 142 investor dalam dan luar negeri yang menyatakan minat melalui Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di IKN. Sedangkan 90 di antaranya telah mengirimkan Letter of Intent (LoI) pada berbagai sektor mulai dari infrastruktur hingga kesehatan.
Puteri mengingatkan bahwa Otorita IKN untuk senantiasa berpedoman pada rencana tata ruang dalam penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang di wilayah IKN. Ia menegaskan harus ada kejelasan dalam pemisahan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin
- Instagram @puterikomarudin
“Harus jelas mana saja kawasan lindung dan mana saja kawasan budi daya. Hal ini harus benar-benar dipatuhi Otorita dalam penerbitan izin nanti. Kewenangan ini harus dijaga betul supaya hati-hati dalam memberikan izin yang nantinya berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan keserasian pemanfaatan ruang di IKN,” kata Puteri.
Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga berpesan agar Otorita dapat mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar IKN. Hal itu, ditekankannya, agar tidak menimbulkan fenomena urban sprawl akibat pembangunan yang tidak terencana dan tidak teratur.
“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di wilayah Jabodetabek, yang dulu area sekitar Jakarta ini masih perkebunan. Tapi sekarang berubah 180 derajat menjadi kawasan terbangun yang didominasi kegiatan perumahan, perkantoran, dan jasa. Untuk itu, meski hal ini belum terjadi di IKN, tapi kita harus antisipasi dari sekarang,” imbuhnya.
