80 Ribu Lebih Rumah Tangga Tidak Mampu Terima Bantuan Pasang Baru Listrik di 2022
- PLN
VIVA Bisnis – 80 ribu rumah tangga (RT) tidak mampu telah menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA, di sepanjang tahun 2022. Demikian diungkapkan Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara. Khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Capaian program BPBL di 2022 mencapai 100,2 persen, atau melebihi target yang ditetapkan. Yakni 80.183 rumah tangga dari target 80.000 rumah tangga yang belum berlistrik yang tersebar di 22 provinsi," kata Dadan dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 31 Januari 2023.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Dadan Kusdiana.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Dadan mengatakan, program BPBL yang dilakukan melalui kerja sama dengan Komisi VII DPR RI dan PT PLN (Persero) ini, menyasar rumah tangga dari masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya sudah ada jaringan listrik.
Namun, nyatanya mereka tidak bisa menikmati listrik dari jaringan listrik tersebut, karena mereka tidak mampu membayar untuk memasang sambungan listrik.
"Instalasi yang dipasang pun seragam, yakni berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak. Penerima BPBL juga sudah melalui pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO)," ujar Dadan.
Target Tahun Ini 83 Ribu Rumah Tangga
Dadan memastikan bahwa program ini akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan sasaran penerima BPBL yang meningkat menjadi 83.000 rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik, yang merupakan prioritas pemerintah.
"Prioritas anggaran APBN Tahun 2023 adalah kegiatan yang menyentuh langsung kepada rakyat yang membutuhkan," ujarnya.
DPR Minta PLN Perhatikan Listrik di Aceh Selatan: Warga Komplain Listriknya Sering Padam
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti kinerja PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan subholding saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT
