Oversupply Listrik di RI Capai 40 Persen, Pemerintah Lobi Swasta Tunda Operasi Pembangkit
- VIVA/Aman Hasibuan
VIVA Bisnis – Kondisi kelebihan listrik atau oversupply yang terjadi di Indonesia saat ini mencapai angka 40 persen atau sebesar 6 Gigawatt (GW). Hal itu diungkapkan Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana.
Dia menjelaskan, kondisi oversupply itu memang berbeda-beda di masing-masing wilayah, dan tentunya akan sering berubah seiring daya yang masuk dari tiap-tiap pembangkit yang ada.
"Tapi (kelebihan dayanya) secara menyeluruh itu berkisar di angka 40 persen, yakni sebesar 6 Gigawatt" kata Dadan dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 31 Januari 2023.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Dadan Kusdiana.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Sejumlah cara dan upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah, guna menekan kondisi kelebihan daya atau oversupply listrik tersebut. Dadan mengatakan, salah satunya yakni melalui upaya lobi terhadap Independen Power Producer (IPP) atau produsen listrik swasta, untuk menunda Commercial Operation Date (COD) pembangkit listrik mereka.
"Jadi itu (penundaan COD pembangkit listrik milik swasta) sudah dilakukan, sehingga pembangkit yang masuk tahun ini, itu seharusnya sudah masuk di tahun sebelumnya. Karena ini pakai skema 'take or pay', maka mau dipakai atau tidak, listriknya tetap dibeli," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan PLN bisa sampai mengalami oversupply listrik tersebut. Salah satunya karena sejumlah PLTU bakal segera beroperasi dalam waktu dekat, dengan kapasitas yang sangat besar.
"Karena sebentar lagi banyak PLTU yang mau COD (commercial operation date), seperti misalnya PLTU Batang yang berkapasitas 2x1.000 MW. Bayangkan coba itu, mau dibuang kemana listriknya," kata Mamit saat dihubungi VIVA Bisnis, Jumat 23 September 2022.
Tak hanya PLTU Batang, Mamit juga menambahkan bahwa masih ada PLTU Jawa 1 yang juga akan COD. "Kemudian ada juga PLTU Jawa 1, nah itu juga mau dibawa kemana listriknya kalau tidak ada yang pakai?" ujarnya.
Di sisi lain, Mamit mengatakan bahwa pemerintah juga bakal melakukan 'early retirement' atau pensiun dini sejumlah PLTU. Menurutnya, hal ini juga menjadi salah satu faktor berpengaruh dari kondisi oversupply listrik PLN tersebut.
"Nah ini (pensiun dini PLTU) bagaimana? Kapan programnya mau dijalankan oleh pemerintah? Jadi memang listriknya sedang dalam jumlah yang berlebih. Apalagi ada skema (kontrak listrik antara PLN dan produsen listrik swasta/IPP), yang berlaku take or pay. Jadi dipakai atau tidak, PLN tetap harus bayar kepada IPP," ujarnya.
