BI Siapkan Insentif soal Hilirisasi Sumber Daya Alam
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menyebutkan, dalam meningkatkan kapasitas perekonomian jangka menengah panjang melalui hilirisasi. BI akan memberikan berbagai insentif pada hilirisasi.
Dody mengatakan, jika Indonesia melakukan hilirisasi sejak 2019-2030 diperkirakan akan terjadi pertumbuhan rata-rata kurang dari 5 tahun hingga 200 persen.
"Hilirisasi kalau kita buka sejak 2019-2030 pertumbuhan rata-rata selama kurang lebih 5 tahun terakhir itu tumbuh sekitar 100-200 persen, dua kali lipat dari hilirisasi yang sudah berjalan," kata Dody dalam Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia 2022, Senin, 30 Januari 2023.
Adapun mengenai gugatan World Trade Organization (WTO) yang dilayangkan kepada Indonesia dikarenakan RI melakukan hilirisasi nikel, Dody mempertanyakan kenapa hanya Indonesia yang digugat. Sebab banyak negara lainnya yang juga melakukan hilirisasi.
"Permasalahan WTO, ini permasalahan sebenarnya banyak negara melakukan itu, tapi kenapa Indonesia?," katanya.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang lebih untuk melakukan hilirisasi di setiap provinsi yang ada di wilayah RI. Seperti di Sumatera hilirisasi Crude Palm Oil (CPO) dan karet, Kalimantan dengan komoditas batu bara dan sebagainya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo
- VIVA.co.id/Fikri Halim
"Ini yang dalam pandangan kita akan menuju pada pemikiran apa kebijakan yang akan kita lakukan. BI akan turut tentunya bagaimana dari sisi intermediasi sektor prioritas termasuk hilirisasi di situ tentunya akan mendapatkan banyak insentif yang kita lakukan dari kebijakan moneter, maupun makroprudensial," jelasnya.
BI dalam hal ini juga turut mengajak Pemerintah yaitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai insentif dari sisi kebijakan fiskal dan non fiskal.
"Kita tentunya akan mengajak bersama dengan Pemerintah, Kemenkeu apa kebijakan fiskal non fiskalnya. Apa kemudian kebijakan investasi yang bisa didukung dari sektor riil dari sisi Kemenkeu," imbuhnya.
