BTPN Salurkan Pembiayaan Hijau hingga Rp 6,7 Triliun, PLN Kecipratan Rp 1,46 Triliun
- M Yudha P / VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk, Henoch Munandar menyampaikan, pihaknya telah menyalurkan pembiayaan hijau hingga sebesar Rp 6,7 triliun pada periode Januari hingga September 2022.
Dia memastikan, hal itu sebagai komitmen dan dukungan pihaknya, pada upaya Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau atau green financing.
"Beberapa pinjaman terkait ekonomi hijau itu misalnya seperti pembiayaan proyek pembangkit listrik ramah lingkungan, perkebunan berkelanjutan, kendaraan ramah lingkungan, serta proyek-proyek lainnya," kata Henoch saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2023.
Bank BTPN.
- VIVA/Vicky Fajri
Dia merinci, untuk sektor energi terbarukan pembiayaannya mencapai Rp1,9 triliun, efisiensi energi sebesar Rp530 miliar, serta pengelolaan sumber daya alam hayati dan lahan berkelanjutan sebanyak Rp3,1 triliun.Â
"Kemudian untuk transportasi ramah lingkungan sebesar Rp 340 miliar dan properti hijau sebanyak Rp 760 miliar," ujarnya.Â
Henoch memastikan, pembiayaan hijau Bank BTPN diberikan sesuai klasifikasi dalam pedoman teknis atas penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017, dan dipastikan akan berkelanjutan.
Terbaru, BTPN juga menyepakati pembiayaan Rp 1,46 triliun kepada PLN, untuk mendukung langkah transisi energi PLN menuju energi terbarukan.
Direktur Utama Bank BTPN, Henoch Munandar.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Selain itu, lanjut Henoch, BTPN juga telah memberi fasilitas pinjaman hijau kepada PT Kepland Investama sebesar Rp 1,06 triliun, untuk pembiayaan pembangunan properti International Financial Centre (IFC) yang ramah lingkungan.
"Ini suatu preposisi nilai dari BTPN kepada para nasabah kami, yang tertarik untuk mendapatkan pembiayaan properti yang kami sebut dengan industri pembangunan infrastruktur yang berinovasi dengan energi hijau," ujarnya.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
