Erick Thohir Janji Bersih-bersih BUMN, Tak Segan Menyeret ke Kasus Hukum
- Dok. Kementerian BUMN
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan tidak memberikan toleransi bagi tindakan merugikan keuangan BUMN. Sebab, sejak awal menjabat posisi menteri, Erick mengaku telah berkomitmen untuk memperbaiki kondisi BUMN agar lebih transparan dan profesional.
"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN (diungkap)," kata Erick dalam telekonfrensi di acara rilis hasil Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu, 22 Januari 2023.
Erick mengatakan, jika tadinya kasus-kasus seperti Jiwasraya yang sudah ada sejak 2006 itu tidak pernah dilakukan ketegasan secara hukum, maka dia pun tak ragu untuk membereskan masalah tersebut. "Alhamdulillah, saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo, dan beliau sangat mendukung," ujarnya.
Erick memastikan bahwa dirinya akan selalu intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK, dalam mengusut kasus dugaan korupsi di BUMN. Dia menilai, pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan saja, karena banyak juga kasus dana pensiun di BUMN yang bermasalah.
"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," kata Erick.
Dia juga menyebut, kasus-kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton, yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan, sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Namun Erick tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya, agar kedepannya kasus-kasus itu tidak semakin merugikan negara dan masyarakat.
"Waskita beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detailnya, tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," ujar Erick.
Dia mengatakan, aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN, dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Perampingan ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.
"Laba BUMN ketika saya masuk Rp 13 triliun sekarang menjadi Rp 125 triliun dan InsyaAllah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp 200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi," ujarnya.
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
