Harga Rumah Subsidi Disebut Naik 7-8 Persen di 2023, Begini Respons PUPR soal Anggaran
- ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan
VIVA Bisnis – Real Estat Indonesia (REI) memprediksi bahwa harga rumah subsidi tahun 2023 akan naik sekitar 7-8 persen. Untuk itu, mereka meminta kepada pemerintah agar subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa diperluas lagi kepada masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Saat dikonfirmasi, Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur mengaku, pihaknya sama sekali belum membahas wacana tersebut karena keterbatasan kas negara yang dimiliki pemerintah saat ini.
"Kami belum mewacanakan itu sama sekali, karena fiskal pemerintah sangat terbatas di tahun 2023 ini," kata Fitrah saat ditemui di acara '99 Group Property Outlook 2023', yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis 19 Januari 2023.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Dia memastikan, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini terkait pemberian subsidi di sektor perumahan tersebut, adalah menaikkan kuota Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 220.000 unit rumah. "Dengan jumlah uangnya mencapai sekitar Rp 25 triliunan," ujarnya.
Terkait dengan penetapan harga rumah subsidi itu sendiri, Fitrah menjelaskan bahwa kendalanya masih terkait dengan peraturan perpajakan. Meskipun PP Nomor 49 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang perpajakan sudah keluar, lanjut Fitrah, namun saat ini hal tersebut masih harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Usulan kita ke Kementerian Keuangan sudah masuk, istilahnya sekarang kita tinggal menunggu PMK-nya saja. Prediksi kita di awal tahun 2023 harga (rumah) baru sudah ada. Jadi bolanya itu sudah bukan di Kementerian PPR sekarang, tapi di Kementerian Keuangan. Karena soal kenaikan harga (rumah subsidi) itu adanya di PMK," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Wakil Ketua Umum REI, Bambang Ekajaya memperkirakan, harga rumah subsidi di 2023 akan meningkat sekitar 7-8 persen. Karenanya, guna menjaga daya beli masyarakat, REI berharap agar pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang menyerupai subdisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tidak sebesar untuk MBR pun tidak apa-apa," ujar Bambang di Jakarta, Rabu 18 Januari 2023.
Dengan kebijakan itu, diharapkan kaum millenial akan banyak yang bisa membeli rumah KPR, sehingga pasar properti non-subsidi di bawah Rp 1 miliar juga dapat bergerak.
"Hal ini juga didukung dengan daya beli yang masih berpotensi di masyarakat," ujarnya.
Pungutan BPHTB dan PGN Dibebaskan untuk Bangun Hunian MBR, Menteri Ara Apresiasi Pemda Sudah Ikhlas
Tiga menteri Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
