SKK Migas: Penerimaan Negara 2022 dari Hulu Migas Tembus Rp 272,8 Triliun
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/tangkapan layar
VIVA Bisnis – Penerimaan negara 2022 dari sektor hulu migas mencapai US$18,19 miliar, atau sekitar Rp 272,85 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$). Hal itu disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto.
Dwi memastikan, capaian itu telah jauh melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan di dalam APBN 2022 atau APBN Perubahan (APBNP).
"Penerimaan negara mencapai US$18,19 miliar dari target awal US$9,95 miliar atau US$15 miliar sebagaimana di APBN-Perubahan," kata Dwi Soetjipto dalam telekonferensi, Rabu, 18 Januari 2023.
Ilustrasi industri hulu migas RI (anjungan lepas pantai/offshore platform)
- Dok. Pertamina
Namun di sisi lain, Dwi mengakui bahwa pemasukan investasi untuk sektor hulu migas 2022 masih belum mencapai target 100 persen. Meskipun, ia meyakini bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara incaran para investor global untuk berinvestasi.
Capaian lainnya yakni rasio penggantian cadangan migas atau Reserves Replacement Ratio (RRR) yang melampaui target hingga 156 persen dari yang sebelumnya telah direncanakan. Dwi menilai, hal ini merupakan dampak positif dari telah rampungnya berbagai land of development.
"Jadi cadangan yang tadinya sudah ditemukan, sudah bisa dimonetisasi," ujarnya.
Dia juga melaporkan, capaian lifting minyak 2022 mencapai 612,3 million barrel oil per day (MBOPD), atau sekitar 93 persen dari capaian di tahun 2021 yang sebesar 660,3 MBOPD.
"Serta 87 persen dari target APBN 2022 yang sebesar 703 MBOPD," kata Dwi.
Selain itu, salur gas juga dilaporkan telah mencapai 5.347 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 92,2 persen dari target APBN 2022 yang sebesar 5.800 MMSCFD, dan 97 persen dari capaian di 2021 sebesar 5.505 MMSCFD.
Kemudian, lanjut Dwi, pengembalian biaya operasi (cost recovery) tercatat telah mencapai US$7,8 miliar, atau sekitar 90,2 persen dari target APBN 2022 yang sebesar US$8,65 miliar.
"Realisasi cost recovery US$7,8 miliar, di bawah dari target APBN 2022 sebesar US$8,65 miliar," ujarnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
