Sentil Bupati Meranti di Depan Kepala Daerah, Menkeu: Pembagian DBH Sesuai Aturan
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di hadapan para kepala daerah. Adil diketahui memprotes Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang diterima daerahnya menurun. Padahal, menurut Adil, daerah yang dipimpinnya sedang menghasilkan banyak minyak.
Sri Mulyani menegaskan, DBH yang diberikan Pemerintah Pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia juga menyebut pada 2022, tercatat Transfer ke Daerah (TKD) naik 3,9 persen atau Rp 816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH.
"Komponen paling besar adalah DBH ini karena ada juga Bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi saya enggak dapet dana bagi hasil. Kami akan membagikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan data-data pun kita peroleh dari kementerian lembaga mengenai berapa yang harus dibagi-hasilkan," tegas Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa, 17 Januari 2023.
Bupati Meranti, Muhammad Adil
- Instagram @muhammad_adil_riau
Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, penyaluran TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari Rp 117 triliun menjadi Rp 168 triliun.
"Kalau kita lihat DBH sebelah kanan atas adalah kenaikan yang cukup besar yaitu 43 persen. Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," imbuhnya.
Seperti diketahui, Bupati Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan.
Adil mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.
Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8.000 per barel minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.
Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucapnya.
Selanjutnya, Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp 114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar per barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Sementara itu, di tahun 2023, kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel 100 dollar.
Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dolar per barel.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” tutur dia.
Dia pun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkapnya.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
