Sri Mulyani Siapkan Rp 175 Triliun Bantu Masyarakat untuk Punya Rumah, Ini Rinciannya
- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
VIVA – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 175,36 triliun selama 12 tahun untuk subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi itu diberikan Pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh hunian layak. Sebab, rumah layak adalah kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup bermartabat.
"Rp 175,36 triliun dana APBN #UangKita (2010-2022) memberikan dukungan akses perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah," tulis Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati dikutip Minggu, 15 Januari 2023.
Dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI, perseroan berharap dapat memfasilitasi lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah.
Adapun anggaran itu jelasnya, diberikan kepada Kementerian PUPR, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, BTN, dan Perum Perumnas.
Bila dirinci, sebesar ?Rp 32,2 triliun diberikan kepada Kementerian PUPR untuk memperbaiki dan membangun 1,139 juta rumah. Kemudian ?Rp 79,9 triliun untuk likuiditas pembiayaan 1,169 juta rumah masyarakat berpendapatan rendah.
Berikutnya, Rp 7,8 triliun Penanaman Modal di PT SMF untuk pembiayaan 421.650 rumah. Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah juga memberikan subsidi rumah dan bantuan uang muka untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Anisa Aulia/VIVA.
"Pemerintah menambah modal BUMN Bank BTN (Rp 2,48 triliun) dan Perum Perumnas Rp 1,57 Triliun agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, dengan pembangunan perumahan juga memberikan dampak pengganda ekonomi luar biasa, menciptakan kesempatan kerja, dan mengangkat sektor UMKM.
"APBN pajak anda adalah alat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang lemah dibantu, rakyat yang kuat membantu dengan membayar pajak," imbuhnya.
