Pengamat: Harus Ada Aturan Tegas Kalau Mau BBM Subsidi Tepat Sasaran

Mobil mewah mengisi BBM Subsidi di salah satu SPBU. (ilustrasi)
Sumber :
  • istimewa

VIVA Bisnis – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, perlu ada aturan yang tegas agar subsidi BBM bisa tepat sasaran. Apalagi saat ini, lanjut Fahmy, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah konsumen rasional dengan 'price elasticity’ atau elastisitas harga yang tinggi.

Industri Kripto Bersiap Diatur OJK, Pelaku Usaha Tak Perlu Urus Ulang Perizinan

Karenanya, untuk menghadapi konsumen semacam itu, tidak bisa hanya menggunakan imbauan saja. Melainkan, harus ada aturan tegas yang diberlakukan, supaya penyaluran BBM subsidi benar-benar bisa tepat sasaran.

"Harus ada aturan tegas agar masyarakat mau dan mengerti mengapa penggunaan BBM subsidi harus tepat sasaran," kata Fahmy, Kamis, 12 Januari 2023.

Bahlil Ungkap 3 Opsi Subsidi BBM agar Tepat Sasaran

Pertamina Patra Niaga pastikan ketersediaan stok BBM subsidi untuk masyarakat.

Photo :

Fahmy menegaskan perlu adanya aturan pembatasan pembelian BBM subsidi, sebagai dasar yang dibutuhkan untuk melakukan penindakan jika nantinya ada penyimpangan dalam penerapannya di lapangan.

Blusukan ke Muara Angke, Ridwan Kamil Dicurhati Nelayan soal Mahalnya BBM

"Yakni aturan untuk memperjelas siapa saja yang berhak menikmati BBM subsidi, sampai saat ini memang belum ada," kata Fahmy.

Dia menyayangkan, revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 yang direncanakan akan mengatur lebih detail soal siapa dan kriteria apa yang bisa mendapatkan subsidi energi, hingga kini belum dirilis. Karena itu, belum ada aturan yang bisa mencegah orang kaya dan mampu, untuk membeli BBM bersubsidi.

"Selain belum ada aturan baku, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas belum terbangun. Mayoritas masih melihat harga sebagai acuan. Ini penyebab BBM bersubsidi lebih banyak dimanfaatkan orang mampu," kata Fahmy.

"Padahal kebijakan BBM bersubsidi dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi, pemenuhan keperluan dasar rakyat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman juga sempat mengatakan, pemerintah tentu memiliki pertimbangan untuk memutuskan kapan akan menerbitkan regulasi mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu. Misalnya pertimbangan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, ekonomi yang sedang merangkak naik, dan aspek-aspek berpengaruh lainnya.

Meskipun aturan baku belum dirilis, upaya mendistribusikan BBM subsidi tepat sasaran sudah dimulai dimana salah satunya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Aplikasi yang semula digunakan sebagai marketing strategi Pertamina untuk mengelola konsumen loyal, kini dimanfaatkan untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya