6 Fakta Terbaru Program Kartu Prakerja 2023: Insentif Naik hingga Pelatihan Offline
- VIVA/Anwar Sadat
VIVA Bisnis – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2023. Rencananya, pendaftaran Kartu Prakerja tahap awal dibuka di kuartal I-2023 atau di sekitar bulan Januari-Maret.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk 2023 ini Pemerintah akan mengubah skema Kartu Prakerja menjadi normal dari yang sebelumnya menggunakan skema semi bansos.
"Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekonomi 17/2022. Total anggaran di tahap awal adalah Rp 2,67 triliun jadi skemanya berubah drastis," ujar Airlangga dalam konferensi pers dikutip Sabtu, 7 Januari 2023.
Simak selengkapnya 6 fakta program kartu prakerja 2023:
1. Skema Berubah Jadi Normal
Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Menko Airlangga mengatakan, pada tahun 2023 ini Pemerintah memutuskan untuk mengubah skema Kartu Prakerja dari yang sebelumnya semi bansos menjadi normal.
Maka dengan berubahnya skema tersebut, pelatihan nantinya difokuskan untuk peningkatan keahlian peserta.
"Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekonomi 17/2022," ujar Airlangga.
2. Penerima Bansos Boleh Jadi Peserta
Ilustrasi penerima bansos PKH
- ANTARA
Skema Kartu Prakerja yang berubah ini turut mengubah kriteria peserta yang boleh mendaftar program ini. Airlangga mengatakan, untuk 2023 ini penerima Bantuan Sosial (Bansos) boleh mendaftar.
Adapun penerima bansos yang dimaksud yaitu, penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena ini untuk training dan reskilling bukan bansos," ujar Airlangga.
3. Insentif Naik
Uang Rupiah dan Dolar AS. (Ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pemerintah pada 2023 ini juga menaikkan insentif atau besaran bantuan yang diterima peserta. Tahun ini peserta akan menerima Rp 4,2 juta per orang dari sebelumnya sebesar Rp 3,55 juta per orang.
Airlangga menuturkan, dari total Rp 4,2 juta itu diantaranya untuk biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan atau biaya penggantian transport Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Sedangkan pada 2022, dari total bantuan Kartu Prakerja Rp 3,55 juta per peserta, diantaranya untuk biaya pelatihan Rp 1 juta. Kemudian insentif pasca pelatihan Rp 2,4 juta sebanyak empat kali diberikan selama empat kali, dan insentif survei Rp 150 ribu
4. Anggaran dan Target Peserta Turun
Menko Airlangga bertemu alumni Program Kartu Prakerja.
- Istimewa.
Pemerintah menganggarkan total Rp 2,67 triliun untuk awal Program Kartu Prakerja 2023. Anggaran itu tercatat jauh lebih rendah dari 2022 yang sebesar Rp 18 triliun.
Airlangga mengatakan, turunnya jumlah anggaran itu karena Pemerintah hanya menargetkan 1 juta orang peserta. Sedangkan pada 2022 penerima program Kartu Prakerja mencapai 4.984.790 orang.
"Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini. Karena Rp 2,67 triliun ini untuk 595 ribu dan untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu orang," jelasnya.
5. Durasi Pelatihan Lebih Lama
Penerima bantuan prakerja mengikuti pelatihan secara online.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Skema normal yang digunakan pada program Kartu Prakerja 2023 ini, Pemerintah akan meningkatkan waktu pelatihan selama 15 jam.
"Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal yaitu minimal (pelatihan) 6 jam itu ditingkatkan menjadi 15 jam," ujar Menko.
6. Pelatihan Offline
Ilustrasi Pelatihan
- ist
Tahap awal program ini kan dilakukan secara hybrid atau online dan offline. Airlangga mengatakan, ada 10 provinsi yang terlebih dahulu akan melakukan pelatihan secara tatap muka.
10 provinsi tahap awal pelatihan program Kartu Prakerja ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
