Skema Kartu Prakerja 2023 Berubah, Penerima Bansos hingga BSU Boleh Jadi Peserta
- istimewa.
VIVA Bisnis – Pemerintah telah mengubah skema Program Kartu Prakerja pada 2023 menjadi normal, dari yang sebelumnya menggunakan skema semi bansos. Atas hal itu, kini penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa mendaftar Kartu Prakerja.
"Karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena ini untuk training dan re-skilling bukan bansos," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis, 5 Januari 2023.
Airlangga mengatakan, untuk besaran bantuan yang diterima peserta sebesar Rp 4,2 juta per orang atau naik dari sebelumnya yang sebesar Rp 3,55 juta per orang.
"Bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi, Skema semi bansos biaya pelatihan lebih rendah daripada bantuan," jelasnya.
Airlangga menuturkan, untuk 2023 biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca-pelatihan atau biaya penggantian transportasi Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Sedangkan pada 2022, dari total bantuan Rp 3,55 juta per peserta diantaranya untuk biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp 2,4 juta sebanyak empat kali, dan insentif survei Rp 150 ribu.
Presiden Jokowi dan peserta kartu prakerja.
- VIVA/Anwar Sadat
Sementara itu, untuk total anggaran tahap awal sebesar Rp 2,67 triliun. Total anggaran itu tercatat turun dari tahun 2022 yang sebesar Rp 18 triliun.
Menko Airlangga bertemu alumni Program Kartu Prakerja.
- Istimewa.
"Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekonomi 17/2022. Total anggaran di tahap awal adalah Rp 2,67 triliun jadi skemanya berubah drastis," ujarnya.
Pada tahun ini Pemerintah menargetkan 595 ribu orang masuk ke program Kartu Prakerja, tetapi target itu berubah menjadi 1 juta orang.
"Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini. Karena Rp 2,67 triliun ini untuk 595 ribu dan untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu orang," imbuhnya.
