Menhub Akan Naikkan Tarif KRL Orang Kaya, YLKI: Mengada-ada
- ANTARA FOTO/Paramayuda
VIVA Bisnis – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana akan menarik subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Artinya, orang kaya akan membayar lebih mahal jika menggunakan KRL.
Merespons hal tersebut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan, rencana Menteri Perhubungan tersebut cenderung mengada-ada.
"Jika dalam satu layanan kelas yang sama, namun konsumen harus membayar berbeda. Tentu kebijakan tidak implementatif dan cenderung mengada-ada," kata Agus saat dihubungi VIVA Bisnis, Rabu 28 Desember 2022.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 28 Desember 2022: Global Amblas, Antam Berkilau
Agus menuturkan, jika ingin dianggap berhasil soal konsumen angkutan umum. Seharusnya membuat kelompok menengah atas meninggalkan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum.
"Jadi pemisahan tarif layanan kelas yang sama dengan dasar perbedaan mampu atau tidak mampu patut ditolak," tegasnya.
Agus menjelaskan, selain diskriminatif terkait perbedaan tarif KRL antara konsumen yang mampu dan tidak mampu. Dia mempertanyakan terkait basis data apa yang dipakai dalam menentukan kategori konsumen mampu dan tidak mampu.
"Potensi terjadinya gesekan bahkan chaos di lapangan akan sangat besar antara petugas dan konsumen," jelasnya.
Penumpang Kereta Commuter Line saat berhenti di stasiun.
Agus menyarankan, solusi alternatif pilihan kebijakan untuk merespons meningkatnya biaya operasional PT KCI, yaitu pemerintah menambah Public Services Obligation (PSO). Kemudian menaikkan tarif KRL, KCI mengoptimalisasi pendapatan non operasional atau penjualan tiket hingga optimalisasi aset properti.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pemerintah tidak akan jadi menaikkan tarif KRL pada 2023.
"Tapi nanti pakai kartu, jadi yang sudah berdasi memang kemampuan finansialnya tinggi musti bayar lain. Avarage sampai 2023 kita rencanakan nggak naik," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Selasa 27 Desember 2022.
Presiden Prabowo Dinilai Bisa Lakukan Ini soal PPN Jadi 12 Persen pada 2025
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 menjadi polemik di masyarakat saat ini.
