Beli LPG 3 Kg Bakal Pakai KTP, Pertamina: Sekarang Baru Diuji Coba di Pangkalan Resmi

Pertamina menjaga pasokan energi memenuhi kebutuhan BBM dan LPG bersubsidi
Sumber :
  • Pertamina

VIVA Bisnis – Pertamina menyatakan, penerapan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru diterapkan di tingkat pangkalan resmi.

Konsisten Tumbuh Double Digit, Potensi Peningkatan Portofolio Green Loan BNI Terbuka Lebar

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penerapan distribusi terbatas LPG 3 Kg juga baru diujicobakan di lima wilayah. Artinya masyarakat hingga saat ini masih bisa membeli gas LPG seperti biasanya.

"Masih uji coba di beberapa kecamatan, masyarakat masih bisa membeli seperti biasa," kata Irto saat dihubungi VIVA, Selasa 27 Desember 2022.

Capai Target Swasembada Energi, Pemerintah Dorong Kolaborasi Swasta Kembangkan Listrik Bersih di Pedesaan

Bertahap Diimplementasikan di 2023

Warga memperlihatkan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kg di Depot LPG Pulau Layang, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Anindya Bakrie: Kadin Upayakan Pendanaan Transisi Energi dan Perumahan dari Inggris

Adapun untuk implementasi secara efektif akan dilakukan secara bertahap hingga 2023.

"Udah dijalanin secara bertahap. Selama ini juga didata siapa saja yang beli di pangkalan resmi, (mekanisme) pengecer belum," jelasnya.

Adapun Pemerintah memastikan pada 2023 akan mengubah penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini penyaluran LPG 3 kg akan terintegrasi dengan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Dalam Buku II Nota Keuangan 2022 seperti yang dilansir VIVA, volume penyaluran LPG 3 kg mengalami tren peningkatan dari realisasi penyaluran sebanyak 6,5 juta metrik ton pada tahun 2018, menjadi 8,0 juta metrik ton pada kuota APBN tahun 2022.

Dalam pelaksanaan program pengelolaan subsidi energi terdapat tantangan yang dihadapi Pemerintah, yaitu distribusi LPG 3 kg masih secara terbuka, dan validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat.

"Kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," demikian keterangannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya