VIVA RePlay 2022: Drama Kelangkaan Minyak Goreng, Harga Meroket hingga Ada Mafia
- Instagram@jagad.viral
VIVA Bisnis – Boomingnya harga komoditas dunia yang berlanjut pada awal 2022, menjadi sorotan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Sebab, membuat minyak goreng menjadi semakin susah ditemukan di pasaran, dan harganya melambung tinggi. Drama kelangkaan pun dimulai.
Para produsen kelapa sawit Indonesia lebih untuk memjualnnya secara mental ke luar negarei ketimbang untuk memenuhi baham baku produksi dalam negeri. Salah satunya, produk minyak goreng.
Jokowi pun pada awal Januari 2022, sudah mewanti-wanti Kementerian Perdagangan yang dinahkodai oleh M Lutfi kala itu, untuk memastikan kebutuhan nasional terpenuhi dan jadi prioritas para produsen.
"Soal minyak goreng, karena harga CPO (Crude Palm Oil) di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan menteri perdagangan untuk menjamin stabilitas harga di dalam negeri, prioritas utama Pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau," tegas Jokowi kala itu.
VIVA mencatat bahwa drama harga meroket hingga kelangkaan terjadi pada komoditas minyak goreng selama 2022. Berikut ini catatannya.
1. Penimbunan di mana-mana, harga migor meroket
Rak Minyak Goreng Kosong di salah satu Alfamart. (ilustrasi)
- VIVA/Dusep Malik
Karena kenaikan harga CPO tersebut, menjual minyak goreng atau produk turunan lainnya lebih menarik ke luar negeri alias diekspor. Alhasil kelangkaan minyak goreng atau migor pun terjadi hampir di seluruh Indonesia mulai Februari 2022.
Kelangkaan itu juga dipicu mulai 1 Februari 2022, Pemerintah diberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi produsen minyak goreng di Indonesia. Kebijakan stabilitas harga dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang jauh di bawah harga keekonomian dunia.
"Kelangkaan migor (Minyak goreng) saat ini karena produsen membutuhkan waktu untuk adjust market price," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid di Jakarta, dikutip Kamis, 3 Februari 2022.
Setelah momen itu migor susah dicari baik di pasar tradisional atau pasar modern seperti minimarket hingga supermarket. Jika tersedia pun harganya meroket di atas HET.
Peda periode itu penimbunan mingor yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha pun terkuak. Salah satunya yang menjadi sorotan terjadi di Sumatera Utama, di sebuah gudang yang tarletak di Deli Sedang. Tidak main-main, sebanyak 1,1 juta kilogram migor, ditimbun tidak didistribusikan ke pasar.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan upaya pengusutan dugaan kartel atas ditemukannya tumpukan minyak goreng dengan jumlah besar itu.
"KPPU saat ini sedang mendalami persoalan kartel," ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU, Ridho Pamungkas kepada wartawan di Medan, Sabtu, 19 Februari 2022.
Pemerintah Indonesia resmi melepas harga minyak goreng kemasan sesuai dengan harga keekonomian atau sesuai mekanisme pasar. Kebijakan itu diumumkan setelah rapat internal terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 15 Maret 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam rapat internal terbatas itu telah diputuskan bahwa Pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Kebijakan ini disebut karena adanya kenaikan harga komoditas global seperti minyak nabati, termasuk kelapa sawit.
Sementara itu, harga minyak goreng kemasan akan dilepas sesuai dengan harga keekonomian atau mekanisme pasar. Harganya bisa saja naik. Tidak lagi sesuai HET sebelumnya di level Rp14 ribu per liter.
"Terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian. Tentu kita berharap dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun tradisional," kata Airlangga.
Bukan sulap bukan sihir, minyak goreng kemasan tiba-tiba memenuhi rak-rak supermarket di sejumlah daerah di Indonesia. Setelah Pemerintah mencabut HET terhadap produk tersebut. Tapi, setelah stok membanjir harganya pun menggila. Bahkan, minyak goreng kemasan tersebut dibanderol hingga Rp50 ribu untuk kemasan dua liter dan Rp24 ribu untuk kemasan satu liter.
2. Mafia minyak goreng
Minyak goreng. (ilustrasi)
- VIVA/Yeni Lestari
Adanya dugaan praktik mafia migor yang menyebabkan kelangkaan, dihembuskan salah satunya oleh mantan Menteri Perdagangan M Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pertengahan Maret lalu. Menurut dia, terdapat mafia dan spekulan yang ingin mengambil keuntungan di tengah masalah minyak goreng.
Lutfi mengklaim, seharusnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat. Dia pun menjabarkan terdapat tiga provinsi yang diklaim memadai dalam pasokan minyak goreng yakni Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
"Jadi ada tiga daerah yang mirip seperti itu, pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah," kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.
KPPU pun merespons pernyataan Lutfi tersebut dengan semakin mempertajam penyelidikannya. Spekulasi terkait adanya dugaan mafia migor akhirnya semakin jadi polemik di masyarakat di tengah kelangkaan dan harga yang meroket kala itu.
Akhirnya pada pertengahan April 2022, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia diduga menjadi salah satu bagian dari mafia midge dengan pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng kepada perusahaan.
“Tersangka ditetapkan 4 orang. Pertama, pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejaksaan pada Selasa, 19 April 2022.
Tiga tersangka lainnya yaitu MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Selain Wisnu, Kejagung telah menetapkan penasihat kebijakan atau analis Independen Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Dia diduga memiliki peran sebagai lemberg rekomendasi soal izin ekspor CPO tersebut. Kasus ini pun masih terus bergulir hingga saat ini akhir 2022.
Terkait dengan kasus mafia minyak goreng, M Lutfi yang menjabar sebagai mend kala itu pun turut diperiksa Kejagung. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang konkret terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.
3. Mendag diganti
Mendag Zulhas bersama Presiden Jokowi
- Dok. Istimewa
Tak kunjung usainya polemik terkait migor pun membuat Jokowi gerah dan akhirnya reshuffle kabinet pun dilakukan. M Lutfi dicopot Jokowi dari jabatan Mendag digantikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Istana pun menjelaskan alasannya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi bukan hal yang tiba-tiba. Tetapi hasil diskusi panjang dan melalui pemikiran yang sudah matang.
Terkait dengan pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, Pramono mengatakan bahwa agar gerak bisa lebih lincah lagi. Zulhas dinilai lebih memiliki pengalaman untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kemendag, khususnya terkait minyak goreng.
Zulhas setelah dilantik pun menegaskan, dia akan bekerja cepat menyelesaikan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di dalam negeri. Khususnya, polemik minyak goreng tak kunjung usai permasalahannya.
“Saya pertama apresiasi dulu ya apa yang sudah dikerjakan pak Lutfi kemudian pak Luhut dan kemudian bapak presiden juga. Nah kalau kita bersama-sama minyak goreng yang lama enggak selesai itu saya kira, mudah-mudahan dengan cepat kita bisa selesaikan ketersediaan dan harganya yang terjangkau,” tegasnya.
4. MinyaKita
MinyaKita.
- M Yudha P/VIVA.co.id
Selang kurang dari 1 bulan bekerja, Zulus langsung gaspol menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Kemendag meluncurkan minyak goreng curah kemasan dengan merek MinyaKita, di kantor Kementerian Perdagangan. Produk tersebut dibanderol dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp14.000 per liter.
Zulhas bersyukur dengan peluncuran MinyaKita tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai salah satu upaya Kemendag, dalam mengatasi masalah harga dan kelangkaan minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir.
Dia meyakini bahwa peluncuran MinyaKita ini merupakan solusi, untuk memperbaiki mata rantai pasok minyak goreng yang sebelumnya menuai polemik dan dikeluhkan masyarakat secara luas.
Zulhas menegaskan bahwa MinyaKita ini juga sudah terdaftar dan memiliki izin edar. Sehingga, dipastikan produk ini sudah bisa masuk atau ikut dijual di minimarket seluruh Indonesia.
"Kalau yang dikemas seperti ini saya kira bisa masuk ke supermarket-supermarket itu," ujarnya.
Karena, masalah kemasan ini diakui mendag juga menjadi salah satu kendala yang ditemui sebelumnya. Hal itu terkait aspek kebersihan, keamanan produk, yang memengaruhi penerimaannya di sejumlah titik penyaluran.
Telepas diklaim sebagai solusi permasalahan kelangkaan migor, peluncuran MinyaKita pun menuai polemik. Zulhas jadi sorotan karena diduga mengkampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri di Lampung, i yang merupakan caleg PAN itu saat pasar murah minyak goreng Minyakita. Akibat hal tersebut Jokowi pun menegur Zulhas.
Tak hanya itu, Zulhas dituding melakukan politik uang terkait kegiatan bagi-bagi minyak goreng Minyakita di Lampung. Adapun tiga lembaga masyarakat yang melaporkannya ke Bawaslu, yakni Kata Rakyat, Lingkar Madani (Lima) Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP).
Merespons hal tersebut, pihaknya berterima kasih atas adanya pro kontra termasuk dengan pelaporan terhadap dirinya. Menurutnya, laporan yang dilayangkan ke Bawaslu mendapat PAN semakin populer.
"Saya bersyukur justru saya terima kasih. Termasuk terakhir melaporkan kita ke Bawaslu, itu menambah PAN tambah populer. Enggak apa-apa, bagus, terima kasih," ujar Zulhas.
Terkait dengan Minyakit, pada Augustus 2022, distibusinya telah sampai dan beredar di Papua Barat dengan harga Rp 14.000 per liter. Zulhas mengatakan, Papua Barat menjadi salah salah satu wilayah prioritas pendistribusian MinyaKita. Untuk pemerataan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Kemenhub pun mengerahkan Kapal tol laut guna memastikan minyak goreng kemasan rakyat MinyaKita terdistribusi dengan merata ke wilayah Indonesia Timur. Sehingga, minyak murah tersebut bisa dirakses masyarakat di seluruh Indonesia.
5. Pengembangan Minyak Makan Merah
Presiden Jokowi tinjau inovasi minyak Makan Merah di Medan, Sumut.
- Dok.Pemprov Sumut
Guna menyelesaikan permasalahan minyak goreng, Jokowi tidak sepenuhnya mengandalkan dari sisi perdagangan dan memberikan bansos berupa BLT. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), di bahwa Holding PTPN, digenjot untuk berinovasi menciptakan alternatif lain yaitu Minyak Makan Merah.
Selain guna memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi, Minyak Makan Merah diyakini bisa dijangkau oleh para petani kelapa sawit untuk membangun hilirisasi produk. Melalui pengembangan oleh koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan skala besar.
Jokowi pun serius dalam pengembangan ini. Rapat terbatas tentang pengelolaan produk turunan kelapa sawit di Istana Merdeka, Jakarta, digelar pada 18 Juli lalu. Salah satu yang dibahas pada rapat tersebut yaitu usulan pembangunan pabrik mini untuk CPO dan Red Palm Oil (RPO) atau Minyak Makan Merah.
Menurut Menkop UMKM Teten Masduki, Minyak Makan Merah ini bisa menjadi solusi bagi para petani yang selama ini sangat tergantung menjual tandan buah segar atau TBS-nya kepada Industri. Menurut Teten, industri minyak goreng hampir semua terpusat di pulau Jawa, sehingga petani sering kesulitan menjual TBS-nya, selain TBS-nya terkadang dibeli dengan harga rendah.
Jokowi, menurut, sudah menyetujui untuk pembangunan pabrik minyak merah berbasis koperasi, sehingga akan menjadi jalan keluar bagi para petani sawit mandiri untuk meningkatkan nilai jual dari kelapa sawit miliknya. Karena, 35 persen produksi sawit berasal dari petani mandiri, petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya, 41 persen lebih, sehingga dianggap cukup.
Kabar baiknya, Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menyerahkan dokumen SNI 9098:2022 tentang Minyak Makan Merah kepada Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Hal itu sebagai acuan bagi para pelaku usaha pada Program Nasional Minyak Makan Merah, yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit untuk memproduksi minyak makan merah sesuai standar yang ditetapkan.
Teten menegaskan, dengan dikeluarkannya SNI ini, maka tidak perlu lagi ada yang meragukan minyak makan merah ini layak dikonsumsi atau tidak. Dia pun berharap, piloting produksi dapat dilakukan pada Januari 2023, di tiga wilayah seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera yang meliputi Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Menurutnya, SNI Minyak Makan Merah hanya dikeluarkan untuk produksi koperasi petani sawit, demi meningkatkan kesejahteraan para petani sawit. "Setelah DED (Detail Engineering Design) selesai, sekarang dalam tahap PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) pembuatannya. Sehingga paralel juga izin lokasi digarap. Insya Allah Januari 2023 tidak akan mundur produksi," ujar Teten.
