Keran Impor Beras Dibuka, Pengamat Sebut Fenomena Puncak Gunung Es
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA Bisnis – Keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton di penghujung 2022 dan awal 2023 telah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Alasan utama impor beras disebut karena menipisnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang diperkirakan tinggal 200 ribu ton sampai akhir tahun.
Menurut pemerhati pertanian dan Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari, masalah impor beras merupakan fenomena puncak gunung es. Ia mengatakan, akar persoalannya bukan karena gagal panen sehingga industri penggilingan padi tidak dapat bahan baku gabah. Apalagi, sudah lebih 20 tahun industri penggilingan padi di berbagai daerah tidak ada masalah dengan suplai gabah.
"Meskipun di satu wilayah gagal panen atau panennya kurang bagus, umumnya mereka memperoleh dari wilayah lain, bahkan saling suplai antar pulau. Artinya, pasar suplai gabah berjalan normal," kata Syaiful dalam keterangannya, Senin, 26 Desember 2022.
Stok beras di Gudang Bulog Semarang.
- Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.
Tak hanya itu, lanjut Syaiful, Bulog sendiri sudah lama menjalankan program serap beras medium dan premium untuk memenuhi CBP dari industri-industri penggilingan padi. Sejauh ini, lanjut dia, program itu berjalan baik.
“Tetapi mengapa kali ini harus impor? Inilah pertanyaan besarnya. Selain itu, harus dibuka juga transparansi ke publik terkait distribusi CBP yang ada di Bulog, apakah benar-benar habis atau lari kemana,” katanya.
Harga Gabah Tinggi buat Suplai ke Bulog Tersendat
Menurut Syaiful, saat ini sebagian besar penggilingan padi rakyat di daerah tidak mampu lagi mensuplai Bulog. Hal itu dikarenakan harga gabah yang tinggi sehingga penggilingan padi kecil menengah tidak bisa lagi berproduksi.
"Dari 160 ribu penggilingan padi yang ada diperkirakan hanya sepuluh persen saja yang masih aktif berproduksi. Itulah sebabnya peredaran beras di pasar juga semakin berkurang karena industri penggilingan padi banyak yang tidak jalan," kata Syaiful.
Syaiful mengungkapkan, penggilingan padi di Jabar, Jateng dan Jatim saat ini kesulitan mendapatkan gabah. Jika ada pun, harganya sudah mahal. Karena sebagian besar gabah sudah diserap oleh korporasi besar.
"Korporasi ini dengan permodalan kuat tidak ada masalah membeli gabah petani skala besar-besaran, sehingga memicu kenaikan harga gabah. petani jangan cepat-cepat senang dengan harga gabah yang tinggi saat ini, karena anomali harga tersebut bisa jadi bumerang bagi petani sendiri ketika sebagian besar industri penggilingan kecil menengah yang jumlahnya besar banyak yang bangkrut," ungkapnya.
Syaiful mengatakan, masalah diatas harus jadi perhatian serius kalau memang pemerintah masih peduli dengan industri penggilingan padi rakyat yang tersebar di pedesaan. Penggilingan padi rakyat tidak mungkin bisa bersaing dengan kemunculan industri beras skala besar (konglomerasi). Baik dari modal kerja dan teknologi, penggilingan padi rakyat jauh tertinggal yang tentunya berpengaruh dengan kapasitas dan kualitas produksi beras mereka.
"Mereka tidak mampu memenuhi standar Bulog dan pasar retail moderen," tambahnya.
Sementara korporasi besar, kata Syaiful, didukung modal kerja tak terbatas dan teknologi moderen sehingga mampu menghasilkan beras berkualitas yang baik. Bahkan, mereka menjual beras dengan paket minyak goreng untuk menguasai pasar beras nasional.
"Jika kondisi ini dibiarkan, ibaratnya pemerintah sama saja membuka kotak pandora masuknya konglomerasi beras di sektor pangan, yang sejak masa pemerintahan Suharto ruang tersebut dengan tegas tidak boleh dimasuki oleh korporasi besar," tegas Syaiful.
Oleh karena itu, menurut Syaiful, untuk menuju swasembada beras nasional, pemerintah seharusnya mendorong modernisasi industri penggilingan padi rakyat agar mereka bisa menghasilkan rendemen yang bagus dan beras berkualitas baik.
"Kalau industri penggilingan padi rakyat bisa meningkatkan rendemen 3 sampai 5 persen saja, otomatis harga pokok produksi beras juga semakin murah dan efisien, sehingga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional. Bahkan CBP tidak perlu lagi dipenuhi dari impor, dengan produksi beras dalam negeri sudah lebih dari cukup," tutupnya.
