Jokowi Umumkan Larangan Ekspor Bijih Bauksit, Sri Mulyani Siapkan Insentif Pajaknya

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Merdeka.
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan untuk hilirisasi bauksit. Hal itu menyusul pengumuman Presiden Jokowi yang akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. 

Pemerintah Kaji Pemberian Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah Buat Industri Padat Karya

"Nanti kita akan hitung dari sisi investasi produksinya dan apa saja yang perlu untuk kita dukung melalui instrumen fiskal," kata Sri Mulyani kepada awak media, Kamis 22 Desember 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • Anisa Aulia/VIVA.
Kemenkeu Satu Kompak Gerakkan UMKM di Tiga Wilayah

Bendahara negara mengatakan, larangan ekspor bauksit ini akan menjadi nilai tambah bagi produksi Indonesia. Hal ini menurutnya sama dengan hilirisasi pada komoditas nikel. 

"Sama seperti nikel tapi nature-nya akan berbeda yang bauksit ini. Tapi logika untuk hilirisasi ini nanti akan diterapkan di mana Indonesia akan jadi tempat pengolahan dari bahan-bahan itu," jelasnya. 

PT Lumbung Ikan Maluku Ekspor Perdana 16,68 Ton Frozen Yellowfin Tuna ke Amerika

Sri Mulyani mengatakan, insentif yang diberikan pada bijih nikel menjadi barang ada di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk bauksit, jelasnya, pemberian insentif nantinya akan dilihat terlebih dahulu apakah akan masuk ke dalam industri prioritas nasional. 

"Kalau dia termasuk industri prioritas nasional dan memang akan dikembangkan, dia bisa masuk dalam kategori tax holdiay dan tax allowance. Itu sama seperti yang diterapkan di Morowali," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Rabu ini mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri. Larangan ekspor bahan mentah juga sebelumnya telah diberlakukan sejak 2020 untuk bijih nikel.

Presiden mengatakan, dengan larangan itu, Indonesia bukan negara tertutup meskipun pemerintah melarang ekspor bahan mentah nikel dan bauksit serta akan melanjutkan untuk komoditas tambang lainnya.

“Kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya