Chatib Basri Sebut AS Rancang Resesi Karena Tenaga Kerjanya pada Kabur
- Instagram @chatibbasri
VIVA Bisnis – Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS) perlu mengatasi tingginya inflasi, yang salah satunya terjadi akibat kenaikan upah karena imbas dari terbatasnya pasokan tenaga kerja.Â
Chatib menilai bahwa inflasi dengan ketenagakerjaan memiliki hubungan yang kuat, sebagai salah satu faktor yang menggerakkan roda ekonomi saat ini.
"AS itu harus resesi, supaya penganggurannya naik. Resesi diperlukan untuk menangani inflasi," kata Chatib dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu, 21 Desember 2022.
Baca juga:Â Jokowi Beri Kabar Defisit APBN Tahun Ini 2,49 Persen
Dia juga menjelaskan ada fenomena menarik di AS, di mana berdasarkan beveridge curve atau grafik, menunjukan adanya hubungan pengangguran dan tingkat lowongan pekerjaan.
Hubungan tersebut, kata Komisaris Bank Mandiri itu terdapat pada lowongan pekerjaan yang sangat besar di suatu tingkat pengangguran, yang berarti mereka tidak dapat masuk ke pasar kerja, meski pintunya terbuka.
Selain itu terdapat perubahan perilaku dari sisi pasokan pekerja. Terutama, karena orang-orang lebih berminat untuk bekerja dari rumah atau di luar kantor (remote) pasca pandemi, meski banyak perusahaan menghendaki mereka untuk bekerja di kantor atau lokasi sehingga tidak banyak kebutuhan yang dikeluarkan.
Muhammad Chatib Basri.
- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
Selain itu, menurut Chatib banyak orang Amerika yang memilih untuk keluar dari negaranya karena memiliki skill tertentu. Beragam kondisi seperti itu, salah satunya menyebabkan lowongan pekerjaan masih sangat besar meski tingkat pengangguran di AS terbilang rendah.
"Bisa dibayangkan kalau permintaannya tinggi. Supply-nya tidak tersedia, tingkat upahnya naik. Itu yang menjelaskan inflasi terjadi," katanya.Â
Sebagai informasi, tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam itu hanya sekitar 3,7 persen. Bahkan, menurut mantan menteri keuangan itu menilai bahwa tingkat pengangguran AS harus mencapai 6 persen, 7,5 persen, bahkan hingga 10 persen dalam satu tahun.
