Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga 2022 Sudah Lampaui Target
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) per 14 Desember 2022 telah mencapai Rp 954,4 triliun. Nilai tersebut sudah melampaui target atau 100,9 persen dari target yang dipatok APBN yang sebesar Rp 945,8 triliun.
Dia menjelaskan, target capaian itu berhasil diraih, karena sepanjang tahun 2022 ini pemerintah telah memberikan berbagai tambahan anggaran di K/L, terutama untuk membantu masyarakat.
"Seperti misalnya untuk bansos, serta belanja untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di APBN KiTA, Selasa 20 Desember 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- istimewa
Sri Mulyani pun merinci bahwa belanja K/L tersebut antara lain diberikan dalam bentuk belanja pegawai sebesar Rp 256,4 triliun, atau tumbuh 3,8 persen year-on-year (yoy) dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kemudian belanja barang Rp 367,5 triliun atau turun 15,6 persen (yoy), dan belanja modal Rp 172,1 triliun atau turun 1,8 persen (yoy).
Sementara itu, belanja pegawai K/L dimanfaatkan antara lain untuk gaji dan tunjangan TNI/Polri/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 170,1 triliun, atau naik 1,9 persen (yoy). Serta, untuk tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp 86,2 triliun, atau tumbuh 7,7 persen (yoy).
Dia pun menambahkan, peningkatan belanja pegawai K/L itu terutama akibat adanya tambahan komponen tukin sebesar 50 persen, pada penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 di tahun 2022. Selanjutnya, belanja barang K/L terdiri dari belanja Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp 121,4 triliun, dan belanja barang lainnya sebesar Rp 246 triliun.
Pemanfaatan belanja barang antara lain digunakan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 58,1 triliun, di antaranya untuk pembayaran klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, dan vaksinasi atau obat-obatan. Serta, untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp 38,5 triliun, bagi pemeliharaan dan perawatan alutsista, pengelolaan barang milik negara, dan penyelenggaraan kesehatan.
"Kemudian di Kementerian Keuangan belanja barang antara lain dimanfaatkan utamanya untuk Badan Layanan Umum (BLU) kelapa sawit, dalam membayarkan selisih harga biodiesel dan penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Serta, di Kementerian Agama Rp 19,2 triliun yang di antaranya untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," ujarnya.
Diketahui, selain belanja K/L, pengeluaran negara juga terdiri dari belanja non K/L sebesar Rp 1.013,5 triliun atau 74,7 persen dari target Rp 1.355,9 triliun, serta transfer ke daerah Rp 749,7 triliun atau 93,2 persen dari pagu Rp 804,8 triliun.
